Sipayo.com - Serangan malware jenis ransomware yang disebut WannaCry terhadap jaringan komputer kini tengah hangat menjadi perbincangan diseluruh dunia termasuk di Indonesia.

WannaCry ini mengincar personal komputer (PC) berbasis Windows yang memiliki kelemahan terkait fungsi SBM yang dijalankan di komputer tersebut.

Wannacry saat ini sudah banyak memakan korban di berbagai negara sehingga dikategorikan sebagai teroris siber, karena bersifat tersebar dan  masih, sekaligus menyerang critical resource.

Serangan Wannacry di Indonesia telah terjadi di RS Harapan Kita dan RS Dharmais, dimana serangan malware tersebut berjenis ransomware, yakni jenis malicious software/malware yang menyerang dengan cara mengunci komputer korban atau meng-encypt semua file yang ada sehingga tidak bisa diakses.

Lalu bagaimana langkah antisipasi dan mengatasi sekaligus mencegah serangan malware ransomware Wannacry? Berikut adalah langkah-langkahnya sebagaimana dipublikasikan oleh akun Twitter resmi Kementerian Kominfo:

Cara Mencegah Serangan Malware WannaCrypt (Twitter/@kemkominfo)

Presiden Jokowi Saat Jajal Trans Papua dengan Motor Trail (Kompas.com)
Oleh: Brandy Karosekali

Vonis dua tahun penjara terhadap Ahok yang ditetapkan oleh pengadilan resmi Negara Indonesia langsung ditanggapi sinis oleh para pendukung Ahok. Sebagian besar diantara mereka justru menuding bahwa rasa keadilan di negeri ini sudah mati, sehingga cenderung mendukung intervensi dunia internasional (PBB, Parlemen Belanda, Dubes Inggris, dll) terhadap peradilan Indonesia dalam penanganan kasus Ahok.

Bukankah apa yang dipertunjukkan oleh pendukung Ahok ini sebenarnya telah cacat secara logika? Pada satu sisi mereka juga menyebut diri sebagai pendukung Presiden Jokowi. Tak jarang pula selama ini mereka kerap melontarkan pernyataan puja-puji terhadap presiden.

Jokowi adalah Presiden Indonesia yang bersih, jujur, dan merakyat kata mereka. Dengan rekam jejak yang demikian, maka para pendukung Ahok juga menyatakan sangat yakin, Jokowi akan mampu membawa perubahan besar untuk Indonesia.

Seorang presiden yang berhasil dalam kepemimpinan adalah presiden yang mampu memajukan pembangunan negara yang dipimpinnya. Tidak hanya sampai disitu presiden juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara, sekaligus menjamin penegakan hukum secara adil dan merata.

Terkait putusan hukum yang dialamatkan terhadap Ahok, apakah dalam hal ini pendukung Ahok sudah tidak percaya lagi terhadap Presiden Jokowi yang selama ini kerap mereka puja-puji itu?

Dalam pernyataanya di media, Presiden telah menegaskan bahwa pemerintah tidak mengintervensi perkara hukum  Ahok. Jokowi juga mengingatkan bahwa semua masyarakat harus percaya terhadap mekanisme hukum yang ada untuk menyelesaikan setiap masalah. Sebab, dengan cara itulah sebuah negara demokratis dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan pandangan yang ada.

Kembali kepada soal intervensi dunia internasional terhadap peradilan Indonesia dalam penanganan kasus Ahok. Ketika pendukung Ahok justru mendukung dunia internasional, bukankah dalam hal ini mereka juga sekaligus akan menjatuhkan wibawa Presiden Jokowi di mata dunia internasional?

Kebersamaan Presiden Jokowi dan Ahok dalam Suatu Kesempatan (Int)
Sipayo.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah resmi divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim melalui sidang pembacaan tuntutan di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan.

Dimintai tanggapannya terkait vonis tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang telah berlangsung. (Baca: Ahok Divonis Dua Tahun Penjara dan Ditahan)

"Saya meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ada serta putusan yang telah dibacakan majelis hakim," kata Jokowi setelah meninjau groundbreaking pembangkit listrik di Jayapura, Papua, Selasa (9/5/2017).

Selanjutnya, Jokowi juga meminta agar langkah Ahok mengajukan banding juga harus dihormati. "Kami harus menghormati langkah yang akan dilakukan Basuki Tjahaja Purnama untuk banding dan yang paling penting ini, yang paling penting, kita semua percaya terhadap mekanisme hukum yang ada untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada," kata Jokowi.

 Jokowi menegaskan semua masalah bisa diselesaikan secara hukum. Untuk itu, masyarakat harus percaya. "Sekali lagi, pemerintah tidak bisa mengintervensi proses proses hukum yang ada," ucap Jokowi.

Vonis Pembacaan Hukuman 2 Tahun Penjara Terhadap Ahok (Int)
Sipayo.com - Usai pembacaan vonis hukuman 2 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait perkara penodaan agama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) langsung membawa Ahok ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Rutan Cipinang, Asep Sutandar, turut membenarkan hal tersebut. "Ya (ditahan), seperti yang lainnya. Nanti ditempatkan di blok ya kalau sudah ditempat saya," ujarnya.

Untuk tahanan baru yang akan masuk ke dalam rutan, kata Asep, nantinya Ahok juga akan diperiksa kesehatannya terlebih dahulu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

"SOP-nya tetap, diperiksa kesehatan di awal-awal, di ruang registrasi, ditempatkan di blok masa pengenalan lingkungan selama seminggu atau dua minggu," tukasnya.

Sebelumnya, ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto mengatakan Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penodaan agama. 

"Pidana penjara selama dua tahun, menetapkan agar terdakwa ditahan," ujar Dwiarso saat membacakan putusan sidang di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Int)
Sipayo.com - Sidang pembacaan tuntutan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah dilaksanakan di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Dalam pembacaan putusan, ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto mengatakan Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penodaan agama. "Pidana penjara selama dua tahun, menetapkan agar terdakwa ditahan," ujar Dwiarso saat membacakan putusan sidang.

Sebelumnya, Ahok hanya dituntut hukum penjara satu tahun dengan masa percoobaan dua tahun dalam kasus terkait pidatonya di Kepulauan Seribu.

Sementara dalam keputusannya, hakim menghukum dengan pasal 156a untuk penistaan, lebih berat dari tuntutan jaksa yang menjerat dengan pasal 156 tentang pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap terhadap suatu golongan.

Hingga berita ini dinaikkan, massa pro dan anti-Ahok tampak semakin banyak berdatangan memenuhi Gedung Kementerian Pertanian.

Keterangan Pers Wiranto dalam Rangka Pengumuman Pembubaran HTI (Int)
Sipayo.com - Pemerintah secara resmi telah memutuskan membubarkan dan melarang kegiaan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

"Mencermati pertimbangan itu, maka pemerintah perlu ambil langkah tegas membubarkan HTI," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Wiranto turut menjelaskan bahwa keberadaan HTI secara nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat dan hal tersebut dinilai membahayakan keutuhan bangsa Indonesia.

Selain Kemenko Polhukam, jumpa pers tersebut turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan sejumlah pejabat lainnya.

Terkait pembubaran HTI yang dilakukan oleh pemerintah, Humas DPD HTI, Daerah Khusus Yogyakarta, Yusuf Mustakim telah memberikan pernyataan kepada pers. Menurut Mustakim, HTI akan merespon kebijakan pemerintah tersebut dengan melakukan langkah gugatan ke pengadilan.

"Teman-teman HTI di Jakarta sudah melakukan koordinasi atas keputusan pembubaran HTI. Salah satunya adalah gugatan hukum," ujarnya sebagaimana dikutip dari viva.co.id, Senin (8/5/2017).

Mustakim menamahkan, kebijakan pemerintah dilakukan sepihak dan tidak sesuai aturan undang-undang. emudian, pembubaran ini juga tidak melalui proses peradilan.

"Pemerintah justru menabrak aturannya sendiri. Di pengadilan seharusnya sebagai tempat adu argumentasi," lanjutnya.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan meski dibubarkan, hal ini tak akan menghentikan agenda dan kegiatan yang akan dilakukan HTI di pusat maupun daerah. "Kalau memang kita dituding tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945 mari kita berdialog. Jangan ambil keputusan sepihak," terangnya.

Foto Jusuf Kalla dan Anies Baswedan (gerilyapolitik.com)
Oleh: Alexander Firdaust Meliala

Pengakuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terkait intervensi Jusuf Kalla (JK) dalam penetapan calon Gubernur DKI Jakarta telah menghebohkan jagat media nasional dalam beberapa hari terakhir.

Masifnya pemberitaan terkait pengakuan Zulkifli di media massa sempat mengundang pertanyaan tersendiri bagiku secara pribadi. Apa sebenarnya motif Zulkifi membuat pengakuan, dimana pada sisi lain media juga secara terus menerus memblow-up?

Pertanyaan itu akhirnya sedikit terjawab dengan ada pernyataan dari Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Dasco, berbagai manuver sedang dilakukan untuk meredam kekuatan Prabowo Subianto menuju Pilpres 2019.

Manuver tersebut dimulai dari PAN dan PPP yang bercerita tentang awal mula pengusungan Anies Baswedan sebagai cagub DKI, yang disebut bukan murni karena peran Prabowo.

"Ya kalau kita itu sah-sah saja (upaya meredam Prabowo). Tapi kan publik bisa melihat siapa mengusung siapa pada putaran pertama," ujar Dasco Ahmad sebagaimana dikutip dari DetikCom, Jumat (5/5/2017).

Dasco juga mengungkapkan cerita di balik pengusungan Anies yang disebut dapat intervensi oleh Wapres RI, Jusuf Kalla. Dia mengakui memang waktu itu Prabowo butuh masukan, salah satunya mungkin dari JK. Namun, keputusan mengusung Anies tetap di tangan Prabowo.

"Kalau soal namanya mengusung, apalagi daerah Jakarta, kan itu Pak Prabowo yang memutuskan. Di Partai Gerindra, kan beliau perlu banyak masukan dari banyak pihak juga, mungkin salah satunya dari Pak JK atau senior yang lain, kan sah-sah saja," tuturnya.

Dasco turut menanggapi fenomena saling klaim soal pengusungan Anies sebagai cagub belakangan ini. Menurutnya, itu biasa, namun tetap Gerindra dan PKS yang mengambil keputusan sebelum mengenalkan Anies-Sandi sebagai pasangan cagub-cawagub DKI.

"Kalau banyak partai yang merasa ini, kita lihat saja, pada waktu mengusung putaran pertama, siapa yang mengusung siapa. Bahwa kemudian di putaran dua ada yang ikutan, sah-sah saja. Biar publik yang menilai, gitu," ucap Dasco.

Apakah motif pengakuan Zulkifli Hasan hanya sebatas manuver untuk meredam kekuatan Prabowo Subianto menuju Pilpres 2019 sebagaimana pengakuan Dasco Ahmad? Bisa jadi memang hanya seperti demikian, namun bila masih ada motif lain, tentu akhirnya akan terbuka juga kepada publik.
Powered by Blogger.