DNS Nasional Segera Diluncurkan di Indonesia

DNS Nasional Segera Diluncurkan di Indonesia
Dalam rangka mengatasi situs pornografi dan malware yang masih tetap eksis di Indonesia meski telah banyak dilakukan upaya pemblokiran, rencananya dalam 3 bulan kedepan pemerintah akan menerapkan DNS Nasional. Dengan keberadaan DNS Nasional tersebut, maka diharapkan keberadaan situs-situs yang dianggap negatif, peredarannya akan semakin sulit untuk diakses pengguna internet.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, Kementerian Kominfo bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) tengah mempersiapkan yang namanya DNS Nasional.

“Kita akan punya DNS Nasional tiga bulan lagi,” kata Menkominfo Rudiantara kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (2/2/2015).

Menurut menteri, keberadaan DNS Nasional tersebut akan sangat penting dalam rangka mempersempit peredaran situs-situs negatif. Sebab seperti yang terjadi selama ini, pemblokiran terhadap konten berbau pornografi telah dilakukan oleh operator dan penyedia jasa internet dengan mengacu database Trust Positif dari Kementerian Kominfo. Tapi sayangnya masih banyak situs-situs negatif yang lolos.

“Kita telah meminta lakukan filtering, tapi masih ada operator seluler yang bocor. Datanya saya punya tapi enggak pernah ditegur. Kita mintaoperator untuk blok. Saya nggak tahu apa sengaja lolos atau gimana. Kita nggak akan represif seperti China, tapi kita harus mikirin keamanan juga,” paparnya.

Dengan masih ditemukannya masalah yang demikian, Kominfo pun akan mencoba menggunakan solusi satu pintu. Sebelum permintaan untuk konten negatif tersebut dikirim ke server situs penyedianya di luar negeri, permintaan tersebut terlebih dahulu akan dicegat di dalam negeri.

Caranya adalah dengan menerapkan DNS Nasional tadi. Melalui DNS Nasional, maka seluruh alamat situs yang dilarang akan masuk daftar cekal agar tak mudah lagi di akses oleh masyarakat, khususnya oleh anak-anak di bawah umur yang semakin memperoleh kemudakan teknologi dan internet.

Ketika dipertanyakan mengenai kebocoran blokir situs negatif melalui Proxy atau VPN, misalnya. Apakah hal tersebut dapat diatasi dengan program DNS Nasional agar bisa ditekan angkanya? Menteri menyatakan, tak ada yang bisa memberikan jaminan 100 persen mengenai kemungkinan kebocoran yang terjadi.

“Yang pasti kita usaha dulu. Ini dilakukan agar anak-anak tak segampang sekarang bisa lihat pornografi di internet. Kita harus kritis soal ini, karena ini menyangkut kedaulatan bangsa dan masa depan anak-anak Indonesia juga,” katanya.

Sementara ditempat terpisah, Bambang Heru, Dirjen Aplikasi Telematika Kementerian Kominfo, juga setuju apa yang dikatakan menteri. Menurutnya, selalu ada jalan tikus untuk mengakali pemblokiran di internet.

“Kalau sekarang iya masih bisa diakali karena masih IP. Nanti kalau sudah pakai DNS tidak bisa. Itu sebabnya, dibuatlah satu DNS nasional. Jadi semua request web dari dalam negeri atau luar negeri bakal lewat satu DNS itu. Semua trafik pakai satu DNS, jadi kontrolnya lebih gampang,” jelasnya.

Sama halnya dengan Ketua Umum PANDI Andi Budimansyah yang turut senang dengan inisiatif Kementerian Kominfo. Menurutnya, DNS Nasional ini selain jadi alat yang mumpuni untuk memblokir konten negatif, khususnya pornografi, juga untuk menekan angka peredaran malware.

“Perlu diketahui, 30% dari trafik internet di Indonesia itu dipenuhi dengan malware. Jadi DNS Nasional ini nantinya tak hanya untuk blokir pornografi, tapi juga bikin internet Indonesia makin aman dari serangan malware,” jelasnya.