Ini Saran Prof Dr Budiman Ginting Terkait Pembakaran Hutan

Ini Saran Prof Dr Budiman Ginting Terkait Pembakaran Hutan
 
Sipayo.com – Maraknya pembakaran hutan untuk membuka lahan dibeberapa daerah di Indonesia belakangan ini merupakan akibat lemahnyanya pengawasan hutan oleh pemerintah. Akibatnya hampir setiap tahun Indonesia mengalami darurat asap.
 
Pemerintah diharapkan membuat program untuk mengantisipasi kebakaran hutan untuk tahun-tahun kedepannya. Selain aspek penegakan hukum, pemerintah juga membuat program penyadaran untuk menanamkan budaya membangun dan menanamn yang menjaga kelestarian lingkungan.
 
Hal ini diungkapkan Pakar Hukum Prof Dr Budiman Ginting, ketika diminta tanggapan  terkait maraknya pembakaran hutan ditanah air dan perintah Presiden Jokowi untuk menangkap pelaku pembakaran hutan. Selasa (8/9/2015)
 
“Tidak selamanya aspek hukumnya yang diberdayakan tetapi bagaimana budaya membangun dan menanam, budaya menjaga kelestarian lingkungan itu juga penting” Ucap Prof Budiman.
 
Prof Dr Budiman Ginting menyarankan agar pemerintah menanamkan budaya membangun dan menanam dan budaya menjaga kelestarian lingkungan pada masyrakat, kemudian perlu juga sosialisasi membuka lahan yang baik dan benar, koordinasi antar provinsi perlu untuk menjaga hutan mereka masing-masing dan disipilin polisi kehutanan harus diaktfikan, kemudian pelaku yang melagar hukum harus dihukum.
 
“Salah satu budaya membangun dan menanam yang menjaga kelestarian lingkungan adalah seperti apa yang pernah dilakuakan oleh belanda yang tidak pernah membakar lahan ketika membuka kebun tembakau di Sumatera Timur, namun sampah-sampahnya diendapkan jadi pupuk dan hasilnya tembakau deli sangat terkenal” Pungkas Profesor Budiman.
 
Terkait aspek hukum, Prof Budiman menilai Indoensia sudah memiliki perangkat hukum untuk melindungi hutan namun pelaksanaan dinilia masih kurang.
 
“Undang-Undang Kehutanan sudah ada dan juga petunjuk teknis pelaksanaan juga ada. Termasuk yang mengawasi hutan, ada polisi hutan. Seharusnya polisi kehutanan memantau bagaimana lingkungan tempat tugasnya.” Ujar Budiman
 
Wakil Dekan Fakulatas Hukum USU ini juga menilai bahwa penegak hukum terkait kehutanan belum belaksanakan tugasnya dengan baik. Karena sebaik-baiknya undang-undang tidak akan pernah berjalan dengan baik bila penegak hukumnya tidak baik.
 
” sebaik apa pun dibuat UU kalau pelaksanaannya tidak bagus di lapangan tetap saja hutan ini bisa terbakar tahun berikutnya,” tambah pungkas Profesor Budiman.