Inilah Penjelasan Kedudukan Hukum SE Kapolri Tentang Ujaran Kebencian

Inilah Penjelasan Kedudukan Hukum SE Kapolri Tentang Ujaran Kebencian
 
Sipayo.com – Diterbitkannya Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau Hate Speech  menjadi perbincangan yang menarik dimasyarakat, khususnya para pengguna media sosial.
 
Salah satu latar belakang adanya surat edaran ini dikarenakan begitu begitu banyaknya perkataan dan bahasa Kebencian atau Hate Speech yang tersebar lewat media sosial seperti facebook, twitter dll. Hal ini dianggap meresahkan dan memiliki dampak negatif bagi masyarakat.
 
Kedudukan SE dalam sistem hukum Indonesia bukanlah termasuk peraturan perundang-udangan. Dengan demikian, SE Kapolri tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemindanaan seorang yang telah melakukan perbuatan Ujaran Kebencian.
 
Hal ini diungkapkan oleh ahli perundang-undangan Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono seperti dikutip sipayo.com pada alaman detik, Senin (2/11/2015).
 
‘Sesuai hakikat SE, dia tetaplah SE, yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan,”  Ujar Bayu
 
Walau bukan peraturan perundang-undangan, Surat edaran tetap masuk  peraturan negara sebagai peraturan kebijakan (beleidsregels) seperti instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain.
 
Menurut bayu, peraturan negara terbagi 3 kelompok yakni pertama adalah peraturan perundang-undangan seperti UUD, UU, PP, Perpres, dll. Kedua, peraturan kebijakan (beleidsregels) seperti Surat edaram, instruksi dll, kemudian yang ketiga adala penetapan  (beschikking) seperti surat keputusan dan lain-lain.
 
“peraturan kebijakan dibuat oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan membuat peraturan-perudangan, sehingga pada dasarnya peraturan kebijakan itu berlaku bagi badan atau pejabat bawahan pembuat kebikan tesebut, jadi lebih kepada internal sifatnya” jelas Bayu.
 
Menurutnya, yang dapat mengatur masyarakat umum adalah peraturan perundang-undangan yang hanya dibuat oleh badan legislatif dan eksekutif sebagaimana telah diatur dalam konstitusi.
 
“Yang boleh mengatur masyarakat umum adalah peraturan perundang-undangan yang hakikatnya merupakan kewenangan lembaga legislatif dan badan eksekutif” Ujar Bayu.
 
Bayu berpendapat, bahwa tujuan SE Kapolri diterbitkan untuk internal kepolisian agar memiliki pemahaman yang terkait ujaran kebencia, aspek kebencian, media yang digunakan dan bagaimana prosedur penanganan.