DPR Sahkan UU Tabungan Perumahan Rakyat, Pekerja dikenakan iuran 2,5 Persen

DPR Sahkan UU Tabungan Perumahan Rakyat, Pekerja dikenakan iuran 2,5 Persen
Sipayo.com – Undang-undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) oleh DPR telah disahkan Rabu (23/2/2016) kemarin. Seluruh pekerja di Indonesia akan dikenakan iuran sebesar 2,5% dari penghasilan mereka.  Para pengusaha juag dikenakan 0,5% dari setiap penghasilan pekerjanya.
 
Dilansir dari CNN, jumat (26/2/2016). Dalam UU Tapera disebutkan tujuan dari iuran ini adalah menghimpun dan menyediakan dana murah untuk pembiayaan perumahan yang terjangkau. Dan kepesertaan dinyatakan tidak aktif apabila tidak membayar iuran.

Kepesertaan Tapera baru berakhir jika pekerja telah berusia 58 tahun, meninggal atau tidak memenuhi kriteria selama 5 tahun berturut-turut.
 
Kriteria peserta sendiri haruslah yang berpenghasilan di atas upah minimum dan berusia 20 tahun.
Setoran wajib pekerja mandiri dilakukan sendiri oleh peserta ke bank kustodian.

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan sari otoritas jasa keuangan (OJK) untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain.
 
Selain pekerja informal, masyarakat yang mendapatkan penghasilanbtanpa bergantung pada pemberi kerja dimungkinkan juga menjadi peserta mandiri Tapera dengan terlebih dahulu mendaftar ke Badan Pengelola Tapera.