Menuju Kedaulatan Tambang Rakyat Bersama APRI

Menuju Kedaulatan Tambang Rakyat Bersama APRI
Oleh: Reno Silalahi, ST

Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atau disingkat APRI adalah organisasi bagi penambang rakyat seluruh Indonesia serta wadah untuk memperjuangkan aspirasi penambang rakyat Indonesia agar mendapatkan pengakuan dan persamaan hak dengan mata pencaharian lain seperti petani, nelayan, pedagang, dlsb. 

APRI dalam kiprahnya akan melakukan berbagai daya upaya sesuai dengan kapasitasnya dalam memperjuangkan penambang rakyat Indonesia agar semakin mandiri, berdaulat dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Di wilayah Sumatera Utara, melalui DPW APRI Sumut, APRI telah melaporkan keberadaannya di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 220-1361/­BKB.POL-PM. Selain itu, DPW APRI Sumut juga sudah membentuk lebih dari 20 DPC APRI di Sumatera Utara yang akan membantu para penambang rakyat secara keseluruhan disetiap Kabupaten/Kota.

Pertambangan Rakyat di Sumatera Utara merupakan kegiatan yang tidak bisa terelakan, dan tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja oleh pemerintah. Besarnya kebutuhan akan bahan baku untuk pembangunan gedung perkantoran, perumahan, jalan dan infrastruktur lainnya, tingginya permintaan bahan baku dari berbagai industri serta banyaknya jumlah masyarakat yang harus memenuhi kebutuhan hidup menjadi perhatian kita bersama. Solusi yang terbaik diharapkan agar semua itu bisa berjalan dengan baik.

Pertambangan Informal atau lebih sering dikenal masyarakat sebagai pertambangan illegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (good mining practice).

Pertambangan informal ini pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang, bahkan pada kasus tertentu, pertambangan informal ini juga dilakukan oleh perusahaan. Pelaku Pertambangan Informal umumnya adalah Masyarakat pendatang dan masyarakat lokal yang berperan sebagai penambang, pemodal dan/atau pedagang (melibatkan oknum aparat dan oknum pemerintah) dan Perusahaan yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin, menambang tanpa izin atau diluar wilayah izin yang dimilikinya.

Adapun lokasi Pertambangan Informal yang berada Dalam Wilayah Konsesi Perusahaan, kerap menimbulkan konflik dengan perusahaan, rendahnya faktor keselamatan penambang, dan pencemaran, Dalam Wilayah Hutan dan Hutan Lindung, hal ini menimbulkan konflik dengan pemda/kehutanan dan pencemaran lingkungan, dan yang terakhir berada di luar wilayah konsesi perusahaan, tanah adat, di tanah milik rakyat sendiri. Dan banyak aspek yang bisa menimbulkan terjadinya kegiatan penambangan informal tersebut diantaranya Aspek Kebijakan, Aspek Modalitas, Aspek Kelembagaan, Aspek Teknologi/­Lingkungan.

Dari semua penyebab dan permasalahan yang timbul serta buruknya pandangan masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan rakyat tersebut maka kami dari Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) hadir untuk memberikan solusi dan jalan terbaik agar semua kepentingan yang terkait bisa diakomodir sehingga tidak adanya berbagai benturan yang merugikan di lapangan.

Kami khususnya dari DPW APRI Sumut dengan berbagai cara sudah melakukan banyak hal untuk bisa mencapai tujuan tambang rakyat yang baik, dan hal itu dilakukan dengan peninjauan langsung ke berbagai lapangan di Sumut dan juga berdiskusi dengan pemerintah. Banyak permasalahan yang timbul dan banyak juga solusi yang kami tawarkan, baik itu oleh para penambang ataupun dari pemerintah.

Dalam hal ini, APRI Sumut siap menawarkan dan memberikan solusi dari berbagai aspek diantaranya:

1. Aspek Kebijakan (Mengakomodir masyarakat secara logis oleh UU no 4 Tahun 2009, PP (22/10, 23/10) dengan menetapkan dan memberikan Wilayah Pertambangan Rakyat serta memberikan izin/­formalisasi tambang rakyat. Melakukan sosialisasi,pembinaan dan pengawasan sehingga tidak terjadi keributan dan pembiaran di lokasi tambang).

2. Aspek Modalitas (Memberikan modal kerja kepada para penambang dari Bank Nasional ataupun Daerah, Memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan kegiatan pertambangan, Memberikan pembinaan dan rasa optimis untuk kemajuan ekonomi rakyat).

3. Aspek Kelembagaan (APRI siap menjadi payung hukum masyarakat penambang dan akan yang membina, mengawasi dan memberikan perlindungan dari oknum-oknum yang merugikan masyarakat, membentuk koperasi dan mewajibkan masyarakat tambang masuk kedalamnya agar ekonomi dan kebutuhan lainnya bisa diakomodir, Membentuk kelompok-kelompok tambang/kerja sehingga bisa menjadi kesatuan dan bisa lebih dibina dan diawasi).

4. Aspek Teknologi/­Lingkungan (Melakukan Alih teknologi yang tepat guna sehingga kesehatan dan keselamatan kerja bisa menjadi proiritas utama).

Dari tawaran dan solusi yang kami berikan, APRI Sumut berharap agar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Sumatera Utara dapat mengakomodir dan memberikan bantuan yang maksimal, salah satunya menerbitkan perda sesuai dengan yang diamanatkan UU no 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (pasal 20 – pasal 26) kepada kami agar kedaulatan tambang rakyat bisa menjadi ujung tombak ekonomi kerakyatan yang sudah diprogramkan oleh Pemerintah Pusat dan bisa menjadi sumber pendapatan daerah.

APRI Sumut juga turut mengajak seluruh saudara-saudara penambang rakyat di daerah ini agar bergabung dengan APRI, dan mari kita sama-sama berjuang untuk mencapai tujuan bersama, kerja aman, kerja nyaman, kerja sehat, dan berkesinambungan.

Melalui APRI, kita buktikan bahwa penambang rakyat juga dapat bekerja memberikan pendapatan daerah kepada pemerintah. Dan yang masih meragukan dan yang masih belum merasakan keberadaan APRI di Sumut khususnya, kami berharap agar semua penambang rakyat turut ikut bersama-sama menjaga kesehatan, keselamatan kerja, meminimalisir kerusakan lingkungan.

Segera kami akan hadir ketengah-tengah rakyat penambang untuk memberikan pengawasan dan pembinaan secara keseluruhan. APRI adalah wadah tempat mengakomodir segala permasalahan saudara-saudaraku. 

Mari bersama-sama berjuang dengan kami, atau terus duduk manis tanpa adanya kenyamanan dan keamanan bekerja?

* Penulis adalah Sekjen Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APRI Sumatera Utara