Data TNP2K Tidak Akurat, Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Perlu Dikaji Ulang

Data TNP2K Tidak Akurat, Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA Perlu Dikaji Ulang

Oleh: Alexander Firdaust Meliala

Sipayo.com – Sejak awal tahun 2017, pemerintah telah mencabut subsidi untuk sekitar 18,7 juta pengguna listrik 900 VA yang dinilai sebagai masyarakat mampu secara ekonomi, sementara selebihnya ada 3,94 juta pelanggan yang tetap akan mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Seiring dicabutnya subsidi untuk golongan mampu, maka tarif listrik yang harus dibayar oleh pelanggan juga ikut mengalami kenaikan secara bertahap per tiga bulan sekali, dimana setiap periodenya akan naik 32 persen, yakni dari posisi Rp585 per KWh menjadi Rp774 per KWh per Januari. Kemudian, tarifnya meningkat lagi menjadi Rp1.023 per KWh pada Maret dan menjadi Rp1.352 per KWh pada Mei.

Artinya, bagi pelanggan listrik 900 VA yang dinilai sebagai masyarakat mampu telah mengalami tiga kali kenaikan tarif sejak awal 2017, yaitu pada Januari, Maret, dan Mei 2017. (Sumber: CNNIndonesia)

Penetapan 18,7 juta pengguna listrik 900 VA yang dinilai sebagai masyarakat mampu secara ekonomi, dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) memperoleh data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Lalu, apa indikator TNP2K menetapkan pelanggan listrik yang layak dan tidak layak disubsidi? Berdasarkan keterangan Spesialis Komunikasi Hubungan Luar TNP2K, Regi Wahono, pengkategorian tersebut dibuat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah TNP2K.

“Data kita berdasarkan survei BPS yang kita olah. Indikator yang menentukan adalah aset, pengeluaran, dan tingkat pendidikan,” kata Regi sebagaimana dikutip dari detikFinance, Kamis (28/4/2016).

Disisi lain, TNP2K juga mengaku bahwa data dari BPS yang telah diolah tersebut masih tidak akurat 100 persen. TNP2K juga menganggap bahwa ada kemungkinan jumlah pelanggan listrik 900 VA PLN yang layak disubsidi lebih dari 3,94 juta pelanggan.

Mengingat masih adanya data yang belum sepenuhnya dianggap akurat, sehingga pada penerapan pencabutan pelanggan listrik non subsidi akan dibuatkan layanan pengaduan. Dengan layanan pengaduan tersebut, masyarakat yang merasa masuk kategori disubsidi bisa melaporkan untuk minta disurvei untuk kemudian mendapatkan haknya.

Hingga  Juni 2017 telah diterapkan kenaikan tarif listrik non subsidi sebanyak tiga kali. Kenaikan tarif listrik yang dirasakan masyarakat cukup signifikan, yakni mencapai kurang lebih 100 persen bila dibandingkan dengan tarif pada akhir tahun 2016.

Sebagian masyarakat pun mulai mengeluhkan tarif listrik yang dirasakan kian mahal, salah satunya adalah Ari Husnul Khotimah sebagaimana diberitakan Kompas.com, Rabu (14/6/2017).

Ari mengaku sebagai konsumen 900 VA, yang selama ini mendapat subsidi pemerintah. Saat tarif listrik disubsidi, ia membayar Rp 135.000 tiap bulannya. Namun pada bulan Mei, dia justru harus membayar listrik sebesar Rp 200.000.

Dalam pemberitaan Kompas.com, Ari justru mengaku tidak punya kos-kosan. Dia hanya memiliki rumah biasa, di rumahnya Ari juga mengaku hanya memakai kulkas kecil yang digunakan untuk dagangan.

Lebih lanjut Ari menjelaskan, beberapa waktu lalu, rumahnya telah didatangi oleh petugas PLN. Saat itu, Ari tidak ada di rumah. Ibunda Ari yang menerima kedatangan petugas PLN. Ari mengatakan, petugas PLN menawarkan surat keringanan pembayaran tarif listrik.

Meski sudah didatangi petugas PLN, justru Ari mengaku belum ada dampak positif terkait tarif listrik yang harus dibayarnya. Pada bulan Juni, Ari justru harus membayar listrik sebesar Rp 271.000.

Mungkin contoh kasus yang dialami Ari Husnul Khotimah juga masih banyak dialami oleh kalangan masyarakat lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Mungkin ada pula masyarakat yang hanya bisa menggerutu atas kenaikan tarif listrik yang mereka rasakan, namun justru tidak tau harus mengadu kemana.

Ini adalah sebuah fakta dan realita yang dirasakan oleh masyarakat terkait pencabutan subsidi dan berujung naiknya tarif listrik. Fakta ini tentu sulit dibantah kebenarannya. Disisi lain, data yang digunakan PLN dalam menetapkan pelanggan subsidi dan non subsisi justru berasal dari TNP2K. Adapun pihak TNP2K sendiri mengakui bahwa datanya tidaklah akurat 100 persen.

Mengingat realitas yang demikian, tarif listrik 900 Volt non subsidi yang telah diterapkan sebaiknya perlu dikaji ulang. Artinya pencabutan subsidi perlu ditarik kembali, sebelum TNP2K benar-benar melakukan riset dan pendataan secara akurat.

Ketika data TNP2K nantinya benar-benar telah akurat, disitulah waktu yang tepat menerapkan pencabutan subsidi, sehingga sasarannya pun tidak salah alamat, yang tentu berujung tidak akan ada lagi masyarakat merasa dirugikan.