Indonesia Diminta Desak Donald Trump Kembali Ke Kesepakatan Iklim Paris

Indonesia Diminta Desak Donald Trump Kembali Ke Kesepakatan Iklim Paris
Sipayo.com – Keputusan Pemerintahan Amerika Serikat dibawah Presiden Donald Trump untuk keluar dari Kesepakatan Iklim Paris 2015 harus ditentang oleh semua warga dunia, termasuk Indonesia yang terdampak oleh perubahan iklim. Demikian siaran pers Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER) yang diterima Sipayo.com, Jumat (2/6/2017) siang.

Menurut AEER, kesepakatan Iklim Paris yang diikuti hampir semua negara memuat langkah-langkah komitmen negara penandatangan untuk mengatasi kenaikan suhu bumi dibawah 2 derajat celcius dan mengusahakan dibawah 1,5 derajat celcius sejak revolusi Industri. Kenaikan lebih tinggi dari batas. Hal tersebut akan membuat iklim berubah ke tingkat yang dikenal selama ini dan berbahaya dan tertanggulagi.

“Indonesia yang merupakan negara kepulauan, banyak penduduk berada di daerah pesisir, dan 25% penduduk Indonesia yang miskin berada di pinggir pantai. Karenanya mereka memiliki keterbatasan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim,” Kata Koordinator AEER, Pius Ginting dalam siaran persnya.

Keluar dari Kesepakatan Paris bagi negara yang secara terbesar mengeluarkan emisi gas rumah kaca, dan pengemisi terbesar kedua global saat ini dianggap sebagai kebijakan sepihak yang mengancam kehidupan planet. “Bahaya perubahan iklim telah nyata seperti intensitas air hutan yang meninggi telah kian sering membuat banjir,” terang Pius.

Alasan Pemerintahan Trump keluar dari Kesepakatan Paris untuk kepentingan lapangan kerja dianggap sebagai dalih yang hendak menyesatkan publik. “Sebagaimana kita belajar dari  perusahaan tambang PT.Freeport Indonesia, tambang emas dan tembaga terbesar yang beroperasi di Papua selalu mengedepankan alasan kepentingan pekerja bagi operasinya. Kenyataannya, pekerja banyak dibawah ancaman PHK dan keselamatan pekerja yang beresiko, dan lingkungan hidup terus mengalami penghancuran dan tindakan penyelamatan yang tak memadai bagi lingkungan hidup dan kehidupan sosial,” lanjutnya.

Lebih lanjut Pius mengatakan, bahwa Presiden Trump melindungi kepentingan berbasiskan industri energi kotor berbahan bakar fosil, dan perusahaan tambang besar.  Dan kebijakan keluar dari Kesepakatan Perubahan Iklim tidak adil bagi negara lain yang telah ikut serta sebagai pihak yang menandatangani Kesepakatan Iklim Paris tahun 2015.

“Perlu gerakan rakyat secara global yang dapat mendesak kembali Pemerintahan Trump kembali ke Kesepakatan Paris. Karenanya, rakyat Indonesia perlu melakukan protes secara langsung ke pemerintahan Amerika Serikat melalui kedutaannya, ataupun meminta Presiden Jokowi mengeluarkan protes kepada Pemerintahan Amerika Serikat,” tegas Pius.