Hukuman OC Kaligis Dikurang 3 Tahun Setelah PK Dikabulkan MA, Ini Tanggapan KPK

Hukuman OC Kaligis Dikurang 3 Tahun Setelah PK Dikabulkan MA, Ini Tanggapan KPK

Foto:  OC Kaligis 

Sipayo.com-Terkait dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) pengacara senior OC Kaligis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa berbuat banyak atas putusan tersebut.

Pertamanya dijatuhkan hukuman 10 tahun kini menjadi 7 tahun penjara. Hal itu terjadi karena Alhasil Hukuman terhadap terpidana suap itu dipotong 3 tahun.

Menurut Saut Situmorang selaku Wakil Ketua KPK, pihaknya tetap menghargai keputusan dari MA dengan beragam pertimbangannya.

Menurutnya, putusan itu bisa menjadi bahan diskusi untuk melihat apakah pengurangan hukuman bagi koruptor berdampak baik atau tidak terhadap pemberantasan korupsi.

“Apapun putusan hakim kami harus hargai dengan segala pertimbangannya. Ini harus total dilihat bagaimana ‘criminal justice system’ kita saat ini dan akan kita arahkan ke mana, agar membawa impact bagi pembangunan peradaban hukum kita,” katanya.

Saut menambahkan putusan majelis hakim atas tuntutan terhadap terdakwa merupakan bagian dalam upaya membangun peradaban hukum di negara ini.

Lebih lanjut, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan KPK tidak akan mengambil langkah hukum lagi atas putusan PK OC Kaligis tersebut.

Menurut Priharsa, PK merupakan upaya hukum luar biasa setelah perkara inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

“Tidak bisa ada sikap lain selain menerima putusan, yang itu kan sudah putusan PK,” tegas Priharsa.

Diketahui MA mengabulkan PK yang diajukan terpidana kasus suap hakim, OC Kaligis.

Dalam amar putusan, MA memotong hukuman pidana penjara bagi advokat senior itu dari yang semula 10 tahun menjadi 7 tahun penjara.

Meskipun masa hukumannya dipotong, OC Kaligis tetap terbukti menyuap majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebesar US$27ribu dan Sin$5 ribu. OC Kaligis juga telah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat sejak 25 Agustus 2016.