Drama Pilkada Sumatera Utara, Mencium Bau Intervensi Jakarta

Drama Pilkada Sumatera Utara, Mencium Bau Intervensi Jakarta

Ilustrasi Mencari Pemimpin (int)

Oleh Stepanus Purba

Sipayo.com – Dalam seminggu terakhir ini, media pemberitaan nasional maupun daerah dikejutkan dengan sejumlah kabar yang sungguh menyita perhatian masyarakat warga di Sumatera Utara. Sorotan berita pertama adalah terkait dengan sejumlah drama politik berhubungan dengan pendaftaran bakal calon kepala daerah baik tingkat Kabupaten/Kota maupun level Provinsi pada 8-10 Januari lalu. Drama politik ini semakin menarik perhatian rakyat kala penentuan sejumah calon pemimpin daerah tersebut diwarnai drama-drama hingga hari terakhir pendaftaran.

Salah satu drama yang paling mengejutkan adalah kegagalan Gubernur petahana Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi maju dalam pemilihan Sumatera Utara. Dan satu hal yang membuat ini menjadi sebuah anomali adalah Tengku Erry hingga awal januari ini masih menjadi calon Gubernur dengan tingkat elektabilitas tertinggi dalam pilkada Sumatera Utara 2018. Tak hanya itu, drama berlanjut kala partai Nasdem yang mana sang petahana menjadi pemimpinnya di Sumatera Utara dipaksa menyerahkan surat rekomendasi dari DPP Partai Nasdem kepada sang rival Edy Rahmayadi untuk maju sebagai calon Gubernur menggantikan dirinya. Tampak jelas wajah kecewa sang gubernur dalam penyerahan rekomendasi partai Nasdem ini kepada Edy kala itu.

Dilain sisi, pencalonan  Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus oleh PDIP di pilgubsu 2018 juga dipenuhi drama dan intrik politik. Hal ini disebabkan karena keengganan PPP sebagai salah satu partai pengusung memberikan rekomendasi kepada pasangan pelangi ini. Drama semakin ini tambah menarik kala  nama sang petahana Tengku Erry kembali meramai bursa nama calon Gubernur yang akan diusung oleh PDIP dalam perhelatan Pilgubsu.

Drama bakal diusungnya Tengku Erry ini semakin menguat seiring berangkatnya Tengku Erry ke Jakarta usai mendampingi Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah mendaftar ke KPUD Sumatera Utara. Keberangkatan Tengku Erry ke Jakarta ini disinyalir untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dibukanya komunikasi untuk pengusungan Tengku Erry ini dikabarkan karena adanya keinginan PDIP untuk mengusung Djarot ke Jawa Timur berhubung karena mundurnya Anas dari wakil Gus Ipul dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Selain  karena adanya keinginan PDIP menggeser Djarot ke Jatim, opsi pencalonan Tengku Erry juga dibuka oleh PDIP berhubung terus deadlock komunikasi antara PDIP dan PPP terkait dengan pencalonan Djarot-Sihar.

Drama kembali berlanjut kala Megawati memanggil kembali Djarot -Sihar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua Umum PPP Romahurmuzy dan sekretaris PPP Asrul Sani ke Teuku Umar. Disinyalir, pemanggilan ini diduga kuat terkait dengan pencalonan Djarot-Sihar maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Untuk meluluhkan hati para pimpinan PPP, PDIP dikabarkan menjanjikan akan menerbitkan SK kepengurusan PPP versi romy dalam waktu dekat jika bersedia mendukung pasangan Djarot Sihar. Kehadiran Yasonna dalam rapat tersebut diduga untuk menyakinkan pengurus PPP bahwa dirinya akan menerbitkan sesegera mungkin kepengurusan PPP

Tawaran PDIP ini tampaknya disambut baik oleh DPP PPP yang langsung menerbitkan surat rekomendasi dukungan kepada Djarot -Sihar dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara 2018-2023. Ironisnya dukungaan DPP PPP ini tidak mendapat sambutan dari hangat DPW PPP yang menolak mendukung pasangan Djarot dan Sihar karena merupakan pasangan pelangi yakni Islam-Kristen. Pengurus PPP dalam sejumalh statmentnya mengatakan bahwa mereka ingin calon Islam-Islam dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara sebagaimana aspirasi dari kader PPP di Sumatera Utara.  Penolakan yang dilakukan PPP Sumatera Utara ini tampak direspon oleh DPP PPP dengan mengambil alih kepengurusan DPW PPP Sumatera Utara dan menemani Djarot-Sihar mendaftar ke KPUD Sumatera Utara pada Rabu 10 Januari lalu.

Selain drama dari PPP, PKPI juga secara tiba-tiba dikabarkan mencabut dukungan mereka kepada pasangan JR Saragih-Ance Selian dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Sumatera Utara. PKPI yang juga saat ini sedang dalam kondisi dualisme, dikabarkan mengalihkan dukungan mereka dalam pilgubsu mendatang. Para pengurus dari PKPI baik dipusat maupun di Sumatera Utara juga tampak ikut mendampingi Djarot-Sihar saat mendaftar ke KPU. Hal ini juga tampak sangat mencengangkan, karena sebelumnya pimpinan wilayah PKPI tampak mendampingin JR Saragih dan Ance Selian mendaftar ke KPUD Sumatera Utara.

Walaupun PKPI menyatakan mencabut dukungan kepada JR Saragih-Ance Selian, namun berkas dukungan mereka kepada pasangan JR Saragih dan Ance Selian tidak dapat dicabut karena terganjal peraturan KPU (PKPU) no 5 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mencabut berkas dukungan mereka kepada bakal pasangan calom Gubernur dan Wakil Gubernur jika berkas pendaftaran bakal pasangan calon sudah diterima oleh KPU daerah.

Sejumlah drama dan intrik di Pilgubsu kali ini memang sangat berbeda dengan pilgubsu yang sudah pernah dilewati sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan oleh pengamat politik asal USU Dr. Warjio dalam sejumlah wawancara dengan media mengatakan bahwa dalam pilkada serentak 2018 ini intervensi dari pusat sangat terasa dalam menentukan pasangan calon gubernur yang diusung dalam pilkada serentak 2018 ini.  Hal ini semakin jelas dimana kader kader potensial asal daerah  di sejumlah partai politik malah tersingkir dari bursa pencalonan kepala daerah.

Tersingkirnya para kader potensial lokal tentunya sungguh sangat mengecewakan rakyat Sumatera Utara yang mana tidak sedikit dari para tokoh lokal ini  sudah membentuk jaringan relawan hingga ke garis grass root sebagai mesin politik untuk menarik simpati rakyat. Sayangnya, harapan ini pupus karena kepentingan jangka panjang partai politik yang memang mau tidak mau ingin memanaskan mesin politik mereka jelang dipaksa berlari kencang dalam pemilu 2019 mendatang.

Sejumlah kalangan memang menyebutkan bahwa pilkada kali sangat erat kaitannya dengan persiapan partai politik menjelang menyambut pemilihan legeslatif dan pemilihan Presiden yang akan dihelat pada 2019 mendatang. Perlu disadari bahwa partai politik berkewajiban untuk mengamankan kepentingan mereka agar dapat menang dalam pemilihan umum 2019 mendatang.

Namun demikian kita rakyat sumatera utara saat ini sudah disuguhkan 3 calon pemimpin baru di bumi sumatera utara ini pada 2018-2023 mendatang. Mereka adalah Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah, Jr Saragih-Ance Selian dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Figur figur ini kini sedang mencoba menarik simpati 10 juta rakyat sumatera utara agar dipilih sebagai pemimpin barisan menuju Sumatera Utara lebih baik.  Niscaya mereka dapat meraih BK-1 nantinya jika para calon gagal menggiring masyarakat sumut yang apatis ini ke dalam bilik suara untuk memilih mereka nantinya.

Penulis merupakan Jurnalis di iNews.id
Mahasiswa Antropologi Sosial Universitas Sumatera Utara
Pendiri Komunitas Bengkel Pikiran