Dianggap Lalai Menanggulangi Bencana, Presiden Jokowi Digugat Pengungsi Sinabung

Dianggap Lalai Menanggulangi Bencana, Presiden Jokowi Digugat Pengungsi Sinabung

Sipayo.com – Karena pemerintah dianggap lalai dalam menanggulangi bencana, korban letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) ke Pengadilan Negeri Kabanjahe, Senin (30/7/2018).

Selain meminta agar pemerintah segera menyelesaikan relokasi pengungsi, memberi jatah hidup, dan membangun fasilitas kesehatan, para penggugat juga meminta agar korban bencana, baik pengungsi maupun masyarakat terdampak erupsi diikut sertakan dalam program sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Gugatan tersebut diajukan oleh sembilan orang masyarakat yang menjadi korban bencana erupsi Gunung Sinabung dari delapan desa terdampak. Mereka didamping oleh Forum Advokasi Sinabung (FASI) dengan kuasa hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu).

Pihak yang digugat adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemprov Sumut, serta Pemkab Karo.

“Letusan Sinabung sudah terjadi sejak 2010, tetapi penangananya belum juga beres. Pemerintah menjanjikan relokasi tahap kedua tuntas 2016, realitasnya sampai sekarang masih terbengkalai sehingga pengungsi terkatung-katung,” kata pengungsi sekaligus penggugat dari Desa Berastepu, Hesron Milala (60) sebagaimana dikutip dari Harian Kompas, Selasa (31/7/2018).

Salah satu persoalan yang belum tuntas dalam penanganan bencana Sinabung adalah relokasi pengungsi. Relokasi tahap pertama sudah dilakukan tahun 2015. Pemerintah memberikan bantuan rumah dan ladang seluas 0,5 hektar (ha) per keluarga bagi 370 keluarga di Siosar, Kecamatan Merek. Pengungsi yang sudah direlokasi tersebut adalah warga Desa Sukameriah, Simacem, dan Bakerah.

Relokasi tahap kedua dilakukan secara mandiri bagi 1.682 keluarga dari Desa Gurukinayan, Berastepu, Gamber dan Kutatonggal. Belakangan ada tambahan 181 keluarga.

Setiap keluarga menerima bantuan Rp59,4 juta untuk pengadaan rumah tapak serta Rp50,6 juta untuk pembelian lahan pertanian. “Sementara, relokasi tahap ketiga hingga kini masih tahap persiapan lahan,” kata Hesron.

Hingga kini pembangunan hunian tetap relokasi tahap kedua masih terbengkalai sebanyak 343 rumah di Desa Nang Belawan.

Kuasa hukum para korban bencana Sinabung, Manambus Pasaribu, mengatakan, kinerja pemerintah dalam menangani bencana Sinabung sangat lambat, tidak terintegerasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Secara terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Martin Sitepu mengatakan, mereka akan menghadapi gugatan warga negara tersebut.

Pemerintah sudah melakukan segala upaya dalam penanggulangan bencana. Mulai dari pembuatan pos pengungsi, pemberian jatah hidup, pembangunan hunian tetap, dan hunian sementara.

“Kami tidak menyangkal kalau ada kekurangan dalam penanganan bencana ini, tetap pemerintah sudah berupaya maksimal,” kata Martin.