Bendahara BPKAD Diduga Terima Uang Longit dari Mantan Bendahara Pemkab Labuhanbatu

Bendahara BPKAD Diduga Terima Uang Longit dari Mantan Bendahara Pemkab Labuhanbatu

Keterangan foto: Bendahara BPKAD Labuhanbatu saat di Wawancarai Wartawan

Sipayo.com – Berawal temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)  Provinsi Sumut pada tahun 2017 lalu, dimana saat itu ER selaku mantan Bendahara Pemkab Labuhanbatu, maka diduga saat bersamaan Bendahara Badan Pengelolaan Keuagan Aset Daerah (BPKAD) terima uang Longit.

Hal itu berdasarkan data yang dihimpun wartawan bila ER selaku mantan bendahara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyerahkan kepada YN selaku bendahara BPKAD dan menyerahkan lagi kepada AG.

Dari besaran uang longit yang diterima merunut temuan BPK sebesar Rp 90.000.000.00 tanpa dirincikan bahwa uang tersebut diserahkan kembali hingga berakhir kesaudara AG.

Parahnya lagi, dalam pengeluaran uang longit tersebut tanpa didasari bukti yang cukup dan dikeluarkan pada 27 Mei 2017.

Bendahara BPKAD saat dikonfirmasi Sipayo.com ditempat kerjanya membantah kalau dirinya menerima uang longit dari bendahar ER. Namun ia mengakui kalau dirinya pernah diperiksa BPK Sumut.

“Kalau diperiksa BPK saya pernah terkait admistrasi kantor, tapi terkait uang longit saya tidak pernah diperiksa,” kata YN Selasa (14/8/2018).

Disinggung, apakah mengerti arti uang longit, YN juga kebingugan seputar uang yang dimaksud uang longit. “Pastinya saya tidak pernah menerima uang dari bendahara ER sebagaimana yang dipertanyakan, “ ungkap YN.

Sementara Ketua LSM LCWI Labuhanbatu Zulham Abdul Fattah diminta komentaranya mengatakan kalau pemeriksaan BPK itu benar adanya dan masalah si penerima tidak mengakui itu haknya.

“Kita harap penegak hukum kejaksaan dan kepolisian dapat menindak lanjuti temuan BPK itu sehingga persoalaan temuan BPK jelas dan tuntas, “ pungkas Fattah. (Abi)