Habib Bahar Ancam Presiden Joko Widodo, Ini Kata Moeldoko

Habib Bahar Ancam Presiden Joko Widodo, Ini Kata Moeldoko

Foto: Habib Bahar bin Smith dan Moeldoko

Sipayo.com – Terdakwa kasus penganiayaan, Habib Bahar bin Smith kini menjadi sorotan atas pernyataan kontroversialnya saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (14/3/2019). Habib Bahar Bin Smith mengancam Jokowi karena ia merasa menjadi korban ketidakadilan hukum.

Persidangan Habib Bahar bin Smith ini digelar di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jalan Ambon, Kota Bandung. Sidang yang digelar pada hari Kamis (14/3/2019) ini bergendakan memcakan tanggapan tertuulis dari Jaksa Penuntut Umu ( JPU ) atas eksepsi dari kuasa hukum terdakwa. Ia pun melontarkan nada ancamannya sambil digiring oleh petugas usai mengikuti sidang

“Saya sampaikan kepada Jokowi, tunggu saya keluar. Ketidakadilan hukum, ketidakadilan hukum dari Jokowi, akan dia rasakan pedasnya,” kata Habib Bahar bin Smith saat keluar ruangan sidang di Gedung Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bandung, Jalan Ambon, Kota Bandung, Kamis (14/3/2019) dilansir dari Tribun Jabar.

Mendengar pernyataan dari Habib Bahar bin Smith, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai pernyataan Habib Bahar bin Smith yang bernada ancaman kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah bentuk penggiringan opini masyarakat yang bermuatan negatif.

“Saya pikir dari dulu sudah sebuah penggiringan opini berjalan terus-menerus semua persoalan selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi, bahkan sandal hilang di masjid pun Pak Jokowi yang disalahkan,” ujar Moeldoko di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (14/3/2019).

Moeldoko melihat, penggiringan opini di masyarakat oleh pihak-pihak tertentu, agar semua persoalan yang terjadi di Indonesia gara-gara presiden adalah fenomena baru dan lucu di Tanah Air.

“Si Andi Arief (politikus Demokrat) yang sedang fly sedang menikmati hobinya, Pak Jokowi yang disalahin, ini gimana sih, ada sebuah anomali berpikir kita, perlu diluruskan negara ini agar masyarakat tidak seenaknya mengarahkan sasarannya kepada Pak Jokowi khususnya,” paparnya.

Menurut mantan Panglima TNI itu, tudingan negatif kerap dilontarkan kepada Jokowi mendekati Pilpres 2019 memiliki tujuan ganda. Pertama, melemahkan kepemimpinan Jokowi seolah-olah tidak mampu memimpin.

“Berikutnya, yang kedua adalah membuat sebuah opini memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik praktis,” ucap Moeldoko.

Ia pun melihat pernyataan Bahar yang bernada ancama kepada Jokowi, menunjukkan dirinya tidak mengetahui secara baik sistem hukum di Indonesia.

“Saya pikir itu tidak tepat bahwa seolah-olah presiden yang melakukan Law enforcement, itu perlu belajar lagi itu Smith itu,” ujar Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, presiden sama sekali tidak pernah melakukan intervensi hukum, termasuk kasus Bahar yang saat ini masih dalam proses persidangan.

“Semua hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum adalah ditangani sepenuhnya oleh aparat penegak hukum tentunya, jadi presiden dalam konteks ini sama sekali tidak intervensi tidak ikut campur,” kata Moeldoko.

JPU Tolak Eksepsi

Dalam sidang lanjutan tersebut, JPU meminta majelis hakim menolak atas seluruh eksepsi tim Penasehat Hukum Terdakwa Habib Bahar bin Smith.

Seluruh permohonan penolakan tersebut disampaikan JPU di hadapan majelis hakim dalam persidangan yang beragendakan tanggapan tertulis dari JPU atas eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa.

“Kami meminta majelis hakim untuk menolak seluruh eksepsi yang diajukan, menyatakan bahwa surat dakwaan yang kami susun sudah lengkap dan cermat, menerima surat dakwaan yang akan dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili terdakwa, dan melanjutkan persidangan untuk mengadili terdakwa,” kata Jaksa Penuntut Umum.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Hakim Edison Mochamad meminta waktu selama satu minggu untuk menyusun putusan sela atas permohonan eksepsi dari penasehat hukum terdakwa dan tanggapan dari JPU.

“Majelis meminta waktu untuk menyiapkan putusan sela selama satu minggu. Maka persidangan akan kembali digelar pada 21 Maret 2019,” kata Edison Mochamad (14/3/2019).

Seluruh permohonan penolakan tersebut disampaikan JPU di hadapan majelis hakim dalam persidangan yang beragendakan tanggapan tertulis dari JPU atas eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa.

“Kami meminta majelis hakim untuk menolak seluruh eksepsi yang diajukan, menyatakan bahwa surat dakwaan yang kami susun sudah lengkap dan cermat, menerima surat dakwaan yang akan dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili terdakwa, dan melanjutkan persidangan untuk mengadili terdakwa,” kata Jaksa Penuntut Umum.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Hakim Edison Mochamad meminta waktu selama satu minggu untuk menyusun putusan sela atas permohonan eksepsi dari penasehat hukum terdakwa dan tanggapan dari JPU.

“Majelis meminta waktu untuk menyiapkan putusan sela selama satu minggu. Maka persidangan akan kembali digelar pada 21 Maret 2019,” kata Edison Mochamad (14/3/2019).

Sebelum majelis hakim mengetuk palu, penasehat hukum terdakwa sempat bertanya kepada hakim terkait permohonan pemindahan tahanan terdakwa. Namun saat itu juga, hakim menjawab bahwa pihaknya masih akan mempertimbangkan permohonan tersebut.

Usai mengikuti proses sidang, Bahar bin Smith kembali dibawa oleh Jaksa untuk kembali ke tahanan. Namun, Nahar bin Smith nampaknya tidak terima dengan kasus hukum yang kini menjeratnya.

Menurutnya, dirinya tidak mendapatkan keadilan hukum. Ia pun melontarkan nada ancamannya sambil digiring oleh petugas usai mengikuti sidang.

“Saya sampaikan kepada Jokowi, tunggu saya keluar. Ketidakadilan hukum, ketidakadilan hukum dari Jokowi, akan dia rasakan pedasnya,” kata Habib Bahar bin Smith saat keluar ruangan sidang di Gedung Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bandung, Jalan Ambon, Kota Bandung, Kamis (14/3/2019).