Pasca Gugatan di Tolak, WALHI Ajukan Banding ke PTTUN Medan Terkait PLTA Batang Toru

Pasca Gugatan di Tolak, WALHI Ajukan Banding ke PTTUN Medan Terkait PLTA Batang Toru

Foto : Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara Dana Tarigan (Baju kotak-kotak) saat didampingi tim kuasa hukum Walhi mengakukan nota Banding ke PTTUN Medan

 

Sipayo.com – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Utara kembali melakukan upaya banding Pasca ditolak gugatan WALHi kepada Gubernur Sumatera Utara terkait dengan SK Gubernur no 660/DPMPPTS/5/IV.1/1/2017, tertanggal 31 Januari oleh PTUN Medan. Pengajuan nota banding terkait putusan PTUN Medan ini disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara Dana Prima Tarigan dan didampingi oleh tim kuasa hukum Walhi ke PTUN Medan, rabu (13/3/2019).

Usai memasukkan nota banding ke PTUN Medan, Direktur Eksekutif WALHI SUmatera Utara, Dana Tarigan mengungkapkan bahwa WALHI akan terus konsisten bergerak dan berjuang untuk mendapatkan keadilan lingkungan untuk Ekositstem Satwa dan Manusia.

“Oleh karena itu, kita akan terus berupaya dan menempuh jalur hukum lainnya untuk menggugat SK Gubernur,” jelas Dana Tarigan.

Dana sendiri mengungkapkan bahwa pembangunan PLTA Batang Toru memberikan dampak buruk pada lingkungan serta keberlangsungan ekosistem sehingga  memang tidak sepantasnya untuk dilanjutkan. “Oleh karena itu kita minta kepada Pemprov Sumatera Utara untuk menghentikan pembangunan dan memyusun kembali tata kelola perizinan serta memnyusun amdal agar informasi yang didapatkan masyarakat seutuhnya,” lanjut Dana.

Sementara itu, perwakilan kuasa hukum Walhi Golfrid Siregar SH mengungkapkan bahwa dalam putusa PTUN tingkat pertama, terdapat kekeliruan hakim dalam mengambil keputusan. Salah satu yang disoroti oleh Walhi karena Majelis Hakim dinilai hanya melihat dari sisi adminitrasi.

“Gugatan ini merupakan lingkungan hiduo. Namun jika dilihat dari sisi adminitrasi, fakta persidangan menunjukkan bahwa salah seorang saksi ahli dalam Adendum Amdal dipalsukan tanda tangannya,” jelas Golfrid.

Selain itu, hal yang dinilai tidak relevan oleh Walhi adalah keputusan majelis hakim mengesampingkan keterangan dari masyarakat batang toru yang memberikan kesaksian terkait dampak lingkungan dari PLTA Batang Toru. “Bagaimana mungkin masyakrat batang toru dianggap tidak relevan sementara izin dari PLTA Batang Toru ini merupakn bagian dari 3 wilayah yakni Marancar, Sipirok, dan Batang Toru. Ini lah yang menyebabkan kita mengajukan banding ke PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Medan,” tutupnya.