Bagaimana Nasib Indonesia Setelah 22 Mei 2019??

Bagaimana Nasib Indonesia Setelah 22 Mei 2019??

 

Sipayo.com –  Pilpres 2019 dijadwalkan akan rampung pada 22 Mei mendatang, karena pada Rabu 22 Mei 2019 tersebut KPU akan menyampaikan siapa yang menjadi pemenang antara kubu petahana Joko Widodo – K.H Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Namun, baru-baru ini Badan Intelijen Negara (BIN) melalui Wakil Kepala BIN, Letjen Purn. Teddy Lhaksamana menyebutkan bahwa akan ada upaya pengarahan massa untuk mengepung kantor KPU pada 22 Mei mendatang. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama DPD RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Selasa (7/5/2019) beberapa waktu lalau.

“Saat ini terus dibangun isu kecurangan dan ajakan kepung ke KPU tanggal 22 Mei. BIN mendeteksi dan mencegah lebih dini potensi ancaman,” kata Teddy.

Dengan adanya potensi itu, Teddy menegaskan bahwa BIN akan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negara. Karenanya BIN hingga saat ini selalu waspada dengan adanya potensi tersebut.

“BIN akan bertanggung jawab terhadap seluruh potensi ancaman baik luar dan dalam ancam keutuhan bangsa,” ujarnya.

Bahkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa juga telah menyiapkan sedikitnya 160 ribu tentara untuk pengamanan pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan Presiden, pada tanggal 22 Mei 2019.

“Tugas kita pengamanan seperti yang kita lakukan sebelum masa kampanye. Kita libatkan dari AD saja sekitar 163 ribu personel,” ujar Jenderal TNI Andika Perkasa di kantor Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2019.

Mengacu dalam pernyataan BIN dan KASAD tersebut, apakah berkaitan dengan pernyataan-pernyataan kubu Prabowo yang tidak terima dengan keputusan KPU?

Dari kubu Prabowo sendiri memang selalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa KPU curang. Hal ini tercermin dari pernyataan pendukung Prabowi Subianto – Sandiaga Uno yang meminta Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatalkan atau mendiskualifikasi calon presiden dan wakil presiden 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Mereka menyatakan hal itu dalam Ijtima Ulama III di Sentul, Bogor (Rabu (01/05/2019), saat acara yang disebut pengamat sebagai upaya mendelegitimasi KPU dan hasil pemilu.

Bahkan, Prabowo Subianto telah mengklaim kemenangan sebanyak tiga kali termasuk pada hari pemilihan umum (17/04/2019) dan mengklaim telah terjadi kecurangan.

Meski menyatakan kemenangan dan adanya kecurangan, namun sejauh ini kubu Prabowo-Sandiaga belum pernah menunjukkan metode penghitungan dalam klaim mereka bahwa capres nomor urut 02 itu menang dalam pemilu.

Bahkan, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyebut telah terjadi kecurangan dalam Pemilu 2019 di Ijtima Ulama III. Dia mengungkap secara detail tentang hal itu dalam sebuah Maklumat Mekah.

“Maklumat Mekah sehubungan telah terjadinya kezaliman dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu 2019 di Indonesia, maka kami memandang perlu untuk menyampaikan maklumat dari Kota Suci Makah Al-Mukaromah, untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” ujar Rizieq dalam sebuah video yang diputar saat Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional Ke-3 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu 1 Mei 2019.

Terkait dengan pernyataan dari BIN dan KASAD yang menyiapkan lebih dari 160 ribu perajurit pada 22 Mei 2019 dan pernyataan yang dilontarka kubu Prabowo yang tidak terima pernyataan dari KPU. Apakah ada indikasi kemungkinan kerusuhan terjadi pada 22 Mei 2019? Dan apakah TNI dan POLRI sanggup sebagai garda terdepan untuk mengamankan Indonesia?

Dalam hal itu, pada 22 Mei 2019 ini nantinya menentukan bagaimana sikap kedewasaan masyarakat Indonesia dalam demokrasi sehingga apapun hasil keputusan yang dikeluarkan KPU, Indonesia tetap aman dan damai.