Aparatur Penegak Hukum Diminta Periksa Kepala Desa dan Pengurus Bumdes di Labuhanbatu

Aparatur Penegak Hukum Diminta Periksa Kepala Desa dan Pengurus Bumdes di Labuhanbatu

Foto: Kantor Kepala Desa  Sei Tarolat, Kecanatan Bilah Hilir, Labuhanbatu, Sumut.

Sipayo.com – Aparatur penegak hukum kepolisian, kejaksaan maupun KPK diminta melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa dan pengurus Bumdes (badan usaha milik desa).

Hal itu dikatakan Sekretaris Kordinator LSM TIPAN-RI (TIM INVESTIGASI PENYELAMATAN ASSET NEGARA – REPUBLIK INDONESIA) wilayah pantai 4 kecamatan-Panipahan Riau Darmanto, kepada Sipayo.com, Minggu (24/6) di Labuhanbatu terkait banyaknya badan usaha milik desa atau Bumdes yang dalam hitungan bulan usaha itu sudah tutup.

“Pengamatan saya adanya indikasi korupsi pada penggunaan anggaran bumdes sangat kuat. Penggunaan dana Bumdes yang amburadul ini saya menilai ada konsfirasi kepala desa dengan pengurus bumdes. Karena itu saya harap aparatur penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan KPK melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa dan pengurus bumdes,” kata Darmanto.

Menurut Darmanto, penggunaan dana Bumdes yang dikucurkan oleh pemerintah pusat terindikasi disalahgunakan oleh kepala desa dan para pengurus Bumdes. Selain itu, lanjutnya, penggunaan dana Bumdes tidak efektif dan tidak ada menimbulkan konstribusi yang positif untuk masyarakat desa. 

Beberapa bukti penggunaan Bumdes yang tidak efektif alias amburadul dimana berjalan dalam hitungan beberapa bulan sudah tutup yaitu, Bumdes Desa Sei Kaseh Kecamatan Bilah Hilir, Bumdes Sei Tarolat Kecamatan Bilah Hilir, Bumdes Desa Perkebunan Sennah Kecamatan Bilah Hilir, dan Bumdes Desa Negeri Lama Seberang. 

Sedangkan Bumdes yang belum berjalan dan terjadi pengendapan dana adalah Bumdes Desa Perkebunan Socfindo Negeri Lama, Bumdes Desa Bilah.

Gagalnya usaha yang dijalankan para pengurus bumdes dinilai Darmanto adanya intervensi kepala desa terhadap pengurus bumdes.  Akibatnya, penggunaan dana bumdes tidak berjalan maksimal dan tidak efektif. 

“Saya lihat pengurus bumdes ini hanya bayangan semua. Pengendalinya tetap kepala desa.” imbuh Darmanto. 

Salah satu bumdes yang kisruh dan betebar rumor di desa itu adanya penyalahgunaan anggaran Bumdes yaitu Desa Sei Tarolat.

Para pengurus Bumdes desa itu mengundurkan diri. Padahal  baru  lima bulan berjalan usaha bumdes itu sudah tutup dan bangkrut. 

“Ini program gagal. Karena usaha yang dibuat tidak efektif sama sekali dan rentan dengan korupsi,” ujar Darmanto.

Beberapa waktu sebelumnya, Ketua Bumdes Desa Sei Tarolat Yudianto ditemui Sipayo.com mengakui bahwa dirinya, sekretaris dan bendaharanya mengundurkan diri sebagai pengurus bumdes. Yudianto beralasan hasil keuntungan penjualan usaha bumdes itu tidak memadai untuk membayar honor para pengurus bumdes.

“Pendapatan penjualan dari usaha bumdes tidak mencukupi untuk honor kami. Terlalu minim. Karena itu kami mengundurkan diri semua ” terang Yudianto.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Sei Tarolat Julmadi Tanjung kepada Sipayo.com membenarkan keterangan dan alasan dari Yudianto. (Joko W)