DPRD Minta PT HPP Pastikan Material PKS dari Tangkahan Berizin

DPRD Minta PT HPP Pastikan Material PKS dari Tangkahan Berizin

Foto: Sekretaris Komisi 3 DPRD Labuhanbatu

Sipayo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Labuhanbatu, meminta PT HPP agar membantu pemerintah dengan cara memastikan bahwa para rekanan penyuplay pasir pembangunan PMKS di Panai Tengah dari tangkahan berizin.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Komisi 3 DPRD, Budiono, Selasa(6/8/2019). Dukungan tersebut demi penyelamatan pendapatan sektor pajak galian jika para rekanan mensuplay hanya dari pengusaha yang melaksanakan kewajiban membayar pajak daerahnya.

“Soal mekanismenya, diharapkan manajemen perusahaan membuat kebijakan yang mendukung peningkatan PAD Kabupaten Labuhanbatu,” katanya.

Ditanya sekaitan isu suplay pasir oleh kontraktor sebagian diduga dari tangkahan ilegal, Budiono menegaskan hal itu pastinya akan berdampak penanganan hukum. 

Penentuan besaran tarif pajak material dari galian berdasarkan peraturan daerah yang ada. “Jika dilanggar, ya ada pidananya disana,” sebutnya.

Sementara itu,konfirmasi kepada dua pengusaha tambang berizin disekitar Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, total suplay pasir khusus untuk pembangunan PMKS PT HPP diperkirakan 12989 m3.

Rinciannya, untuk tangkahan di Gariang milik Zulkifli Simamora suplay diperkirakan 380 interculler dan tangkahan Janji dengan perkiraan 250 interculer dengan muatan masing-masing truk sebanyak 15 kubik. 

Selanjutnya, dari tangkahan Mulyadi Siregar Dusun Janji, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, sekitar 97 truk interculler mencapai 1649 m3 dan 378 dump truk dengan kisaran 1890 m3.

Menurut Zulkifli Simamora dan Mulyadi Siregar, itulah suplay pasir mereka ke PMKS PT HPP sesuai dengan pajak galian yang dibayarkan ke pemerintah daerah. “Itulah sesuai permintaan,” aku mereka berdua secara terpisah.

Sebelumnya, Ketua LSM API Labuhanbatu, Muslim Manik membeberkan, 29 Mai 2019 silam, melalui API Bilah Hilir dilayangkan permintaan klarifikasi ke-2 kepada PT HPP dan lembaga lainnya terkait dugaan penggunaan pasir timbun illegal.

Pada surat itu mereka menduga, dari kebutuhan pasir sekitar 20.000 m3 padat di lokasi bakal berdirinya PMKS, sebahagiannya dibeli dari dua lokasi tambang galian tidak berizin dari dua kecamatan berbeda. 

Sedangkan sisanya diperoleh dari usaha galian milik ZS berlokasi di Sungai Janji, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat dan milik MS di Sungai Bilah desa yang sama.

“Semua data investigasi kawan-kawan, dilengkapi bukti rekaman. Pidananya melekat kepada penambang ilegal yakni, penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar. Kami berharap kasus ini tidak berhenti tindaklanjutnya,” terangnya.

Sementara, Askep PT HPP, Eko Yuwono dikonfirmasi, Rabu (31/7/2019) menerangkan, sepanjang pihak kontraktor melengkapi surat sebagai rekanan termasuk dukungan material, pihaknya menilai itulah prosedur perusahaan.

Ditanya adanya dugaan sebagian besar pasir diambil dari galian ilegal, Eko Yuwono menegaskan bahwa itu merupakan tanggungjawab rekanan yang telah menyelesaikan timbunan dasar pembangunan PMKS tersebut.

“Kalau mengenai itu, ya rekanan yang bertanggungjawab. Kita terima material dari usaha berizin dan itu syarat mutlak. Kalau kontraktor ambil dari usaha ilegal, merekalah yang berurusan,” terangnya dari balik selular.(Abi Pasaribu)