Tolak Pengerjaan Normalisasi, Perangkat Desa Intimidasi Warga di Labuhanbatu

Tolak Pengerjaan Normalisasi, Perangkat Desa Intimidasi Warga di Labuhanbatu

Foto: Subrantas warga Dusun 3, Desa Sei Lumut, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu sedang menunjukkan lokasi  pengerjaan normalisasi yang tampak asal jadi/( Joko W. Erlambang)

Sipayo.com – Terkait adanya surat penolakan hasil pengerjaan normalisasi sepanjang 1500 meter dengan lebar 4 meter oleh warga Dusun 3 Desa Sei Lumut, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu yang dilayangkan kepada Bupati, Kadis PMD, Inspetorat dan instansi terkait lainnya membuat perangkat di desa itu berang dan kepanasan.

Keberangan salah seorang perangkat desa di dusun itu yang menjabat sebagai RW berinisial A melakukan intimidasi kepada warga yang menandatangani surat penolakan hasil kerja normalisasi tersebut.

Pengerjaan normalisasi yang anggarannya bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 76.200.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ditolak dikarenakan pengerjaan itu terkesan asal jadi dan terindikasi adanya penyimpangan anggaran. Hal itu dikatakan Subrantas kepada Sipayo.com, Rabu (14/8) di Rantauprapat.

Menurut Subrantas, intimidasi yang dilakukan oleh si A selaku RW di dusun 3 itu yakni mengancam akan mempersulit segala urusan warga di dusun itu apabila ada kepentingan pengurusan administrasi atau pun sebagainya.

Selain itu, lanjut Subrantas, si A juga menakut-nakuti warga yang turut bertandatangan dengan mengatakan akan diperiksa di Polres Labuhanbatu karena membuat pernyataan hoax.

“Kalian yang menandatangani surat penolakan itu bakal kalian rasakan akibatnya. Akan dipersulit semua urusan kalian sama Pak Kades. Siap-siaplah kalian bakal dipanggil dan diperiksa di Polres sana karena buat pernyataan hoax. Masuk penjara nanti kalian,” ujar Subrantas menirukan ucapan keterangan warga dusun itu kepadanya yang diintimidasi oleh si A.

Ditanya, apakah perbuatan si A yang mengintimidasi warga dusun itu karena ada perintah dari kepala desa, Subrantas menjawab belum bisa memastikan adanya keterlibatan kepala desa atas adanya intimidasi itu.

Ditanya kembali, apa kira-kira alasan si A melakukan perbuatan itu, Subrantas malah merasa heran atas tindakan RW tersebut.

“Si A bukan TPK, saya pun belum tahu apa motifnya dia melakukan itu. Apakah memang merasa sudah hebat atau karena ada suruhan. Saya pun tidak tahu. Tetapi begitu pun akan saya jumpai dia (si A) dan akan saya tanyakan maunya apa,” sebut Subrantas.

Lebih jauh lagi Subrantas menegaskan, bahwasannya pengerjaan itu asal jadi dan harapan warga pengerjaan itu diulang kembali.

Subrantas juga mengatakan sangat menyayangkan adanya bahasa dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Zaid Hasibuan SH yang mengatakan dusun itu akan mengalami kebanjiran bila terjadi lebih dalam pengorekan normalisasi itu.

“Saya lihat pernyataan Kadis PMD seolah jadi pedoman buat Kades dan TPK seolah kerja mereka itu benar. Padahal apa yang dikatakan Kadis PMD itu gak benar. Seharusnya Kadis PMD datang kemari dan lihat hasil kerja mereka. Pengorekan lumpur apa hanya buang rumput. Wajar gak kerjaan mereka itu dengan dana sebegitu besar,” ungkap Subrantas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Labuhanbatu Zaid Harahap SH dikonfirmasi Sipayo.com via telepon tidak berkenan mengangkat panggilan.

Dikonfirmasi via WhatsApp guna diminta tanggapannya atas adanya intimidasi yang dilakukan oleh salah seorang perangkat Desa Sei Lumut terhadap warga dusun 3 tidak berkenan memberikan balasan.

Kepala Desa Sei Lumut Tanziludin ditelpon Sipayo.com guna dikonfirmasi tidak dapat terhubung. Dikonfirmasi Sipayo.com via Whatsap App dengan beberapa pertayaan seperti berikut ini juga tidak berkenan tidak memberikan balasan.

Selamat siang Pak Kades. Ijin konfirmasi, ada pengakuan warga Dusun 3, Desa Sei Lumut kepada saya tentang adanya intimidasi yang dilakukan oleh RW Dusun 3 kepada warga yang menandatangani surat penolakan pengerjaan notmalisasi. Yang saya tanyakan :

1. Apakah hal itu bapak ketahui?

2. Mengapa harus ada intimidasi? Benarkah ada intimidasi tsb?

3. Apa tanggapan bapak selaku kepala desa?

4. Apakah benar bapak selaku kepala desa membuat lawan tanding berupa pernyataan tertulis dari warga dusun itu juga utk menerima pengerjaan normalisasi tsb?

5. Apakah menurut bapak pengerjaan itu sudah sesuai dgn sfesifikasi dan standard operasional prosedur? Mhn penjelasan dari bapak. Atas atensi yang bapak berikan dan kerjasamanya saya ucapkan tks. Ttd. Joko. W. wartawan Media Online Sipayo.com. (Joko W.Erlambang)

Nota : Nama RW tersebut Aspan.