Sosialisasi dan Pembagian Kartu BPJS Hanya Dihadiri 1 Kepala Desa di Panai Hulu

Sosialisasi dan Pembagian Kartu BPJS Hanya Dihadiri 1 Kepala Desa di Panai Hulu

Foto: Penyerahan Kartu PBI JKN dari Kabib Dinas Sosial Ahmad Lokot Kepada Operator SIK-NG Desa Tanjung Saran Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.

Sipayo.com – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu diwakili Kabid perlindungan sosial Ahmad Lokot Ritonga dan Dinas BPJS Labuhanbatu menggelar acara sosialisasi program perlindungam jaminan sosial bersama dinas BPJS Labuhanbatu di Kantor Camat Panai Hulu hanya dihadiri 1 orang kepala desa se- Panai Hulu, Selasa (17/9).

Pada gelar kegiatan itu hanya Kepala Desa Sei Jawi-Jawi yang hadir. Kepala desa lainnya hanya mewakilkan operator desa dan sekretaris desa.

Salah seorang masyarakat yang hadir di acara itu tanpa diminta tanggapannya mengatakan kepala desa di Panai Hulu jarang hadir ketika ada rapat di Kantor Camat Panai Hulu.

“Malas mereka datang kalau rapat sosialisasi tentang masyarakat mas.Selalu diwakilkan saja. Ya mungkin kegiatan seperti ini tidak ada duitnya. Padahal sosialisasi seperti ini sangat penting untuk masyarakat,” celoteh warga tersebut dengan nada kesal.

Saat acara itu digelar, Kepala Desa Meranti Paham Sugeng Harianto, sempat datang ke kantor Camat Panai Hulu namun tidak berkenan memasuki ruang pertemuan acara sosialisasi, kemudian berselang 5 menit pergi Sugeng Harianto meninggalkan tempat.

Dalam sosialisasi itu, Ahmad Lokot meminta Kepala Desa lebih selektif melakukan verifikasi pemdataan penerima PKH. Sebab katanya lagi, banyak saat ini masyarakat yang belum merasa malu mengaku miskin karena adanya bantuan sosial seperti bantuan PKH dari pemerintah.

“Kalau dulu dia kaya krmudian jadi Jamila alias singkatan dari jatuh miskin lagi ya boleh saja kalau itu benar. Tetapi sudah ekonominya mapan masih mengaku miskin dan tak malu menerima dana PKH. Ini yang harus dipantau secara selektif,” ujar Ahmad Lokot.

Menurut Ahmad Lokot, Kepala Desa harus lebih berani dan koperatif  mengambil sikap terkait penerima PKH yang tidak tepat sasaran.

“Sanksi hukum pidana terhadap penyalahgunaan data dan penerima bantuan KIP dan penerima PKH. Karena itu kepala desa mengadakan rapat dengan petugas pendamping PKH bersama kepala dusun, babinkabtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama dan yang berkompeten mengambil tindakan priventif terhadap penerima PKH yang tidak tepat sasaran,” sebut Lokot.

Pada acara itu Camat Panai Hulu juga tidak ada di tempat. Menurut Sekretaris Camat Panai Hulu Datar Sirait SH, Camat Panai Hulu Turing Ritonga tidak bisa hadir karena ada rapat di Rantauprapat.

Acara diawali dengan pembagian Katu BPJS PBI JKN untuk masyarakat desa di Panai Hulu dari beberapa desa dengan jumlah 2210 jiwa.

Di luar acara Ahmad Lokot, ketika diminta tanggapannya Sipayo.com tentang adanya program dinas sosial yang mau menempelkan stiker – stiker di rumah penerima PKH kapan hal itu terealisasi Ahmad Lokot mengatakan hal itu sudah diajukan di P-APBD tahun ini.

“Apa yang dibilang Pak Kadis itu benar. Kita sudah programkan hal itu. Saat ini sedang digodok di P- APBD,” terang Ahmad Lokot. (Joko W Erlambang).