Gubsu Harus Tanggung Jawab Terkait Pelantikan Hasban Ritonga

Gubsu Harus Tanggung Jawab Terkait Pelantikan Hasban Ritonga
Hasban Ritongan dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pekan lalu. Namun belakangan, diketahui ada masalah dalam rekam jejak Hasban. Dia menjadi sorotan karena saat ini statusnya sebagai terdakwa di pengadilan. Jaksa menjadikannya pesakitan dalam kasus penyalahgunaan wewenang dalam sengketa lahan sirkuit Jalan Pancing, Medan dengan PT Mutiara Development.

Menyikapi permasalahan Sekda terdakwa ini, Aktivis Banteng Muda Indonesia Provinsi Sumatera Utara Endi Martha Mulia, ST, Msi di dampingi oleh Ketua Banteng Muda Indonesia Kabupaten Deli Serdang Rukun Tarigan, SH dan Tokoh Masyarakat Ir. Syahmenan Nasution mendesak DPRD Sumatera Utara untuk menggunakan Hak Interpelasi kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).

“Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” tulis Aktivis Banteng Muda Indonesia Provinsi Sumatera dalam pers realesenya yang diterima Sipayo.com, Selasa (27/1/2015).

Bahkan menurut Kajian Banteng Muda Indonesia, hal ini telah melanggar TAP MPR Nomor V/MPR/2001, antara lain menyatakan, etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

“Dalam etika pemerintahan juga mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Sedang di UU ASN pasal 5 ayat 2 hurup d menjelaskan agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,” tulis Aktivis Banteng Muda Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam pers realese tersebut.

Dari hal tersebut Endi Martha Mulia, ST, Msi menilai ada indikasi Transaksional dalam Pelantikan Sekda Sumatera Utara ini. “Tidak tertutup kemungkinan terbuka jalan untuk melengserkan Gubernur yang telah mengabaikan UU dalam merekomendasikan hingga melakukan pelantikan,” ujarnya.

Senada dengan Endi, Ir. Syahmenan Nasution juga mengutip pernyataan Asisten Deputi Penegakan Integritas SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Endang Susilowati yang pernah mengatakan, bahwa PNS berstatus terdakwa dan ditahan akan diberhentikan dari jabatannya.  “Ini kok malah dapat promosi jadi Sekda,” ketusnya.

Lebih lanjut ketiganya berencana akan mengadakan aksi demonstrasi ke DPRD Sumut bila persoalan Sekda yang telah ditetapkan sebagai terdakwa ini tidak juga tuntas dalam bulan Januari ini. “Membuat malu Sumatera Utara saja hal ini,” tegasnya.