KPK Tetapkan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan Jadi Tersangka

KPK Tetapkan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan Jadi Tersangka
Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) sekaligus calon Kapolri Komjen Budi Gunawan secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transaksi mencurigakan dan telah menemukan 2 alat bukti sehingga cukup untuk dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan.
“Sudah ditetapkan sebagai tersangka transaksi mencurigakan dan telah kami temukan 2 alat bukti sehingga cukup untuk dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Ketua KPK Abraham Samad dalam keterangan persnya di Kantor KPK Jakarta, Selasa (13/1/2015).
KPK telah melakukan penyelidikan kasus yang menjerat Budi Gunawan sejak 2014. Abraham mengungkapkan bahwa penyelidikan perkara tersebut sudah dilakukan sejak bulan Juli 2014. Penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara pada 12 Januari 2015.
“Akhirnya KPK menemukan peristiwa pidana dan menemukan lebih dua alat bukti untuk tingkatkan ke tahap penyelidikan” ujarnya.
Dalam kasus tersebut Budi Gunawan disangka telah melanggar pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B UU 31 tahun 99 tentang tipikor juncto 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara itu, PDI Perjuangan tetap pada pendirian menyukseskan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jendral Sutarman, meskipun Budi sendiri telah menjadi tersangka oleh KPK.
“Kami tetap berjalan pada rel politik yang ada,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang, di gedung DPR, Jakarta, Selasa 13 Januari 2015.
Proses fit and proper test Budi Gunawan memang dilanjutkan. Sesuai jadwal, Komisi III melakukan kunjungan ke kediaman Budi, sebagai bagian dari fit proper test. Terkait status tersangka, lanjutnya, Fraksi PDIP tetap berpatokan pada azas praduga tak bersalah hingga ada kekuatan hukum tetap.
“Kalau ada informasi tersangka KPK, kita pegang praduga tak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” katanya.
Menurut Junimart, semua pihak harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. “Tentu saja, kan hukum sebagai panglima, kita tunggu sampai fit and proper test selesai,” katanya.