Pengungsi Sinabung Akan Dipulangkan 1 Februari 2015

Pengungsi Sinabung Akan Dipulangkan 1 Februari 2015
Pengungsi erupsi Gunung Sinabung di luar kawasan tiga kilometer dari lereng Sinabung yang telah berada di tempat pengungsian sejak akhir tahun 2013 silam, rencananya akan dipulangkan ke rumahnya pada Minggu (1/2/2015) mendatang. Pengungsi yang dipulangkan tersebut terdiri dari 2.443 jiwa atau 795 KK, masing-masing berasal dari desa Sigarang-garang dan Desa Sukanalu.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho melalui pesan tertulisnya, sebenarnya para pengungsi tersebut sudah diperbolehkan pulang sejak 13 April 2014 lalu. Namun pengungsi tetap memilih tinggal di pengungsian yang tersebar di 7 titik pengungsian karena ketakutan erupsi Gunung Sinabung.
“Sebenarnya mereka sudah diperbolehkan pulang sejak 13 April 2014 lalu, setelah kedua desa tersebut dinyatakan aman oleh PVMBG. Bahkan rumahnya pun sudah diperbaiki pemerintah. Namun pengungsi tetap memilih tinggal di pengungsian yang tersebar di 7 titik pengungsian karena ketakutan erupsi Gunung Sinabung,” tulisanya seperti yang dikutip Sipayo.com dari situs mediacenter.or.id.
Alasan para pengungsi belum mau pulang selama ini karena lahan pertanian mereka yang tidak bisa diolah akibat tertutup abu vulkanik. Lapisan abu vulkanik setebal 5-10 cm telah membatu, sehingga lahan pertanian tidak bisa diolah.
“Beberapa warga telah mencoba membongkar lapisan abu vulkanik dengan traktor kemudian menamami kentang, jagung, kol dan lainnya. Namun tanaman mati. Saat hujan abu vulkanik menyatu kembali dan membatu sehingga tanah menjadi keras,” terangnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, warga telah meminta bantuan agar lapisan abu vulkanik ini dapat dibuang ke tempat lain. BNPB telah meminta pihak Pemda Karo dan Pemda Sumut agar menyampaikan usulan dan kebutuhan penangan masalah ini.
“Dalam hal ini BNPB akan terus memberikan pendampingan penanganan darurat di Sinabung, baik teknis, pendanaan, logistik peralatan, dan administrasi. Sementara Bupati Karo tetap menjadi penanggung jawab utama. Tentu saja Kementerian Pertanian juga perlu memberikan bantuan terkait masalah pertanian, termasuk pengolahan lahan, bantuan bibit dan lainnya,” tandasnya.