Wajah Tanah Karo Dapat Tercoreng Akibat Maraknya Pungli

Wajah Tanah Karo Dapat Tercoreng Akibat Maraknya Pungli
Kondisi jalan nasional yang menghubungkan Kabanjahe – Laupakam selama ini telah banyak meresahkan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Subulussalam. Kondisi ini semakin memprihatinkan, pasalnya masyarakat yang melintasi jalan nasional tersebut juga kerap mengalami aksi pungutan liar (pungli) yang kian marak di beberapa titik lokasi di sepanjang Tanah Karo menuju Medan.
Menurut warga Aceh Tenggara, disepanjang jalan Tanah Karo menuju kota Medan ada beberapa titik lokasi jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan, disisi lain dilokasi jalan tersebut juga ditemukan sejumlah pihak yang meminta uang kepada mereka yang melintasi jalan tersebut.
“Meskipun uang yang diminta tak ditentukan jumlahnya, namun hal ini tak dapat dibiarkan begitu saja dan harus ada tindakan tegas dari Pemerintah dan lembaga terkait atas aksi pungli tersebut,” ujar Asanawi warga Aceh Tenggara kepada wartawan pada awal Januari 2015 lalu.
Menurut Asanawi, aksi pungli di sejumlah titik lokasi di jalan nasional Tanah Karo semakin marak terjadi terutama disaat malam hari. Hal ini tentu tak bisa dibiarkan terus terjadi, sehingga demikian sejumlah titik jalan rusak disepanjang jalan tersebut harus segera diperbaiki.
“Hal ini tak bisa terus dibiarkan, sebab kondisi jalan nasional yang rusak di sejumlah titik yang ada di Tanah Karo itu harus segera diperbaiki oleh Kementrian PU melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN)-I Medan dan Pemerintah Sumatera Utara, sebab itu merupakan jalan lintas nasional sebagai jalur utama bagi masyarakat dibeberapa kabupaten/kota seperti Aceh Tenggara, Gayo Lues, Singkil dan Subulussalam,” ujarnya.
Sebagai puncak protes yang dilakukan masyarakat terkait banyaknya aksi pungli yang terjadi di sepanjang jalan nasional Tanah Karo terjadi pada, Senin (26/1/2015). Puluhan sopir truk pengangkut jagung dan komoditas lainnya dari Aceh Tenggara dan Gayo Lues tujuan Medan melakukan demo di depan Kantor Bupati Agara.
Puluhan sopir tersebut melakukan aksi mogok dan sepakat tidak lagi mengangkut hasil bumi ke Medan karena maraknya pungutuan liar, khususnya di Jembatan Sumba Ikan, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Para sopir mengaku, di lokasi pungli itu terpusat sekitar 3 kilometer dari perbatasan Agara-Sumut, tepatnya di Lau Pakam. Setiap awak truk yang melintasi jembatan rusak tersebut dikenakan tarif variatif oleh warga setempat yang terkesan dibiarkan oleh oknum polisi di daerah itu.
Setiap truk yang melintas, dikutip tarif mulai Rp 25.000 hingga Rp 100.000. Keluhan inilah yang disampaikan para awak truk saat melakukan unjuk rasa ke Kantor Bupati Agara. Meraka berharap, bupati atau wakilnya dapat segera menanggapi keluhan tersebut dan proaktif mencarikan solusi sesegera mungkin.
Menanggapi keluhan para sopir truk, Wakil Bupati Agara, H Ali Basrah Pasaribu didampingi Ketua DPRK Kabupaten Agara Irwandi Desky, Kapolres AKBP Eko Wahyudi, Kasdim 0108 Mayor Inf Muslim, dan sejumlah pejabat lainnya mendatangi lokasi tempat biasanya pungli itu terjadi. Setiba di Jembatan Sumba Ikan, tampak hadir Camat Mardinding, aparat Polsek Lau Baleng, kepala desa, dan tokoh masyarakat setempat.
Di lokasi tersebut, Wakil Bupati Agar memperoleh informasi bahwa Jembatan Sumba Ikan itu sudah rusak lama. Sebentar diperbaiki, dan kemudian rusak lagi, serta kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Sumatera Utara. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan warga setempat untuk menyediakan papan penyebarangan bagi truk atau kenderaan lainnya yang akan melintas. Jasa penyediaan papan tebal itulah yang mereka kenai ‘pajak’ dan awak truk penyebutnya pungli.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Agara, Ali Basrah di hadapan warga Kabupaten Karo mengatakan, pungutan liar dengan memanfaatkan kondisi jembatan yang rusak di Sumba Ikan berkisar antara Rp 25.000-Rp 100.000 per truk cukup memberatkan awak angkutan.
“Para sopir truk itu juga saudara kita. Jangan karena pungli yang dilakukan oknum-oknum tertentu, sehingga dapat menimbulkan konflik sesama kita,” ujar Ali Basrah.
Terkait aksi pungli yang marak terjadi di sepanjang jalan nasional Tanah Karo, berbagai keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat Aceh juga mengemuka di media sosial. Bila aksi pungli masih tetap terjadi, bukan tidak mungkin kedepannya dapat merusak citra masyarakat Karo sendiri di mata masyarakat Aceh.
“Bila pungli ini tidak segera dihentikan, bukan tidak mungkin akan mencoreng wajah masyarakat Tanah Karo kedepannya. Oleh sebab itu, pihak Kementerian PU melalui BBPJN-I Medan dan Pemerintah Sumatera Utara juga harus segera memperbaiki kerusakan jalan lintas nasional tersebut,” Antonius Sembiring, salah seorang tokoh masyarakat Karo di Simpang Kwala, Medan kepada Sipayo.com