Abraham Samad Tersangka Kasus Pemalsuan Dokumen

Abraham Samad Tersangka Kasus Pemalsuan Dokumen
Secara resmi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen administrasi kepedudukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Selasa (16/2/2015). Penetapan Abraham Samad sebagai tersengka dinyatakan langsung oleh Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan dan Barat Komisaris Besar Endi Sutendi.

“Bahwa AS sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan administrasi kepedudukan dengan terlapor Feriyani Lim,” juar Endi Sutendi di ruang Direktorat Reserse Kriminal Umum Markas Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Selasa pagi.

Lebih lanjut menurut Endi, Samad sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Februari 2015 lalu. Penetapan itu adalah berdasarkan hasil gelar perkara Polda Sulawesi Selatan dan Barat,  menindaklanjuti gelar perkara di Markas Besar Polri pada 5 Februari 2015.

Dalam kasus itu, Polda Sulawesi Selatan dan Barat juga telah menetapkan Feriyani Lim sebagai tersangka. Polda Sulawesi Selatan dan Barat juga telah memeriksa sekitar 20 saksi.

Sejauh ini, saksi-saksi yang diperiksa adalah pihak aparatur pemerintahan di Makassar, mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar, hingga pihak imigrasi. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta.

Seperti diketahui, kasus ini dilaporkan Ketua Lembaga Peduli KPK dan Polri Chairil Chaidar Said ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri beberapa waktu lalu. Selanjutnya, kasus ini telah dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat per 29 Januari 2015. Berselang empat hari kemudian, polisi menetapkan Feriyani sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Feriyani disinyalir memakai lampiran dokumen administrasi kependudukan palsu berupa KK dan KTP saat mengurus paspor di Makassar pada 2007. Pasalnya, ditemukan dokumen administrasi kependudukan Feriyani di Jakarta dengan data berbeda. Yang paling mencolok adalah perbedaan nama orang tua tersangka.

Terkait dengan kasus pemalsuan dokumen yang disangkakan kepadanya, Abraham Samad diancam polisi 8 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 50 juta. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Endi Sutendi kepada wartawan.

“Tentang Perkara Tindak pidana pemalsuan surat dan atau tindak pidana administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam rumusan psl 263 ayat (1) (2) subs psl 264 psl 264 ayat (1) (2) lebih subs psl 266 ayat (1) (2) KUHP dan atau psl 93 UU RI no 23 th 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah dilakukan perubahan UU no 24 th 2013 dengan ancaman hukuman penjara paling lama delapan tahun denda paling banyak Rp 50 juta,” terang Kabid Humas Polda Sulselbar tersebut.