Dahlan Iskan Menang di Praperadilan PN Jaksel

Dahlan Iskan Menang di Praperadilan PN Jaksel
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan. Dengan keluarnya putusan praperadilan ini, maka status tersangka korupsi gardu listri yang melekat ke Dahlan Iskan dinyatakan gugur.

“Memutuskan untuk mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ujar hakim tunggal Lendrianty Janis saat membacakaan putusan di ruang sidang utama PN Jaksel, Selasa (4/8/2015) pukul 12.30 WIB.

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat permohonan praperadilan diterima karena saat penetapan tersangka hanya berdasarkan keterangan 15 tersangka.

“Pemohon tidak serta merta ditetapkan sebagai tersangka namun calon tersangka, serta ditemukan terlebih dahulu bukti-bukti faktanya,” kata Hakim.

Atas putusan ini, pengadilan menyatakan bahwa sprindik tanggal 5 juni yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah.

“Dan menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah. Menyatakan semua penetapan lebih lanjut terhadap diri pemohon tidak sah,” tutup hakim sambil mengetok palu.

Ditempat terpisah, Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Dahlan Iskan mengungkapkan, pasca putusan ini tidak ada aktivitas apapun lagi yang bisa dilakukan kejaksaan.

“Tadi kita sudah sama-sama dengar putusan, hakim telah memutuskan bahwa pemohonan Dahlan seluruhnya dikabulkan. Penetapan oleh Kejati, selaku penyidik tidak sah. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Kejaksaan. Tidak ada banding, tidak ada kasasi,” kata Yusril di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Selasa (4/8/2015).

Dengan putusan praperadilan ini, maka status tersangka kasus korupsi gardu listrik yang melekat ke Dahlan Iskan gugur. Hakim tunggal Lendriaty Janis menyatakan Surat Penyidikan untuk Dahlan, tidak berdasarkan hukum.

“Meskipun penyertaan, jadi tetap satu penyidikan itu harus dibuktikan, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Sesuai dengan putusan MK, penetapan tersangka merupakan objek praperadilan,” kata Yusril.