Festival Danau Toba 2015 Diminta Diundur

Festival Danau Toba 2015 Diminta Diundur
Sipayo.com – Kalangan pelaku pariwisata dan pengamat industri pariwisata di Sumatera Utara kritik digesernya lokasi pelaksanaan Festival Danau Toba 2015 yang semula direncanakan di Samosir dan belakangan akan dipindahkan ke Kabupaten Karo.

Pemindahan lokasi tersebut dinilai sebagai upaya ketidakseriusan pemerintah untuk menjadikan event tersebut sebagai magnet wisatawan ke Sumatera Utara.

“Daripada terkesan buru-buru dan tidak siap, sebaiknya diundur saja. Biar orang juga tidak menilai (event) itu asal jadi,” kata pengamat industri pariwisata Sumut, Henry Hutabarat seperti dikutip dari medanbisnisdaily.com, Jumat (02/10/2015).

Menurut Herny, tidak ada salahnya penyelenggaraan Festival Danau Toba digelar di Kabupaten Karo karena kawasan tersebut juga merupakan bagian dari teritori perairan Danau Toba, seperti kawasan Merek dan Tongging merupakan destinasi wisata Karo yang identik dengan pesona Danau Toba.

Tak hanya itu, kata Henry, Karo juga punya kekayaan budaya yang layak dijual ke wisatawan. Misalnya, budaya Perkololong-kolong, melihat warisan arsitektur Siwaluh Jabu.

“Karo kan bagian dari Danau Toba juga, jadi tidak mengapa. Selama ini kan orang mikirnya hanya Samosir dan Parapat. Berikan juga kesempatan ke daerah lain,” katanya.

Hanya saja dia menyayangkan mengapa pemindahan lokasi terkesan dadakan, sehingga mengindikasikan pegelaran tersebut tidak benar-benar disiapkan dari jauh hari. Seharusnya, meskipun lokasi dipindahkan, harusnya sudah terencana dengan baik. “Saya kira tidak salah diundur supaya hasilnya lebih baik,” katanya.

Selain Henry, Ketua DPD ASITA Sumut, Solahuddin Nasution, juga turut mengkritik sikap pemerintah yang tidak serius menggarap Festival Danau Toba menjadi event tahunan yang punya nilai jual, sehingga mendatangkan devisa bagi negara, atau dengan kata lain pendapatan Sumut dari sektor pariwisata.

Menurut Solahuddin, bukan alasan yang dapat diterima dengan logis bahwa ketidaksiapan anggaran dan waktunya yang bentrok dengan waktu Pilkada. “Itu tidak bisa jadi alasan. Kalau anggaran yang jadi masalah, harusnya dari tahun lalu sudah dianggarkan,” katanya.

Solahuddin menambahkan, hal ini sekaligus menimbulkan persepsi bahwa event ini tidak mengalami kemajuan setelah nama dan konsepnya diubah dari “pesta” ke “festival”. “Ini malah akan menunjukkan adanya kemunduran,” tegasnya.