Jokowi Akan Kembalikan TNI ke Era Orde Baru

Jokowi Akan Kembalikan TNI ke Era Orde Baru
Sipayo.com – Pemerintah saat ini tengah menggodok draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi TNI, dimana salah satu isinya adalah menambah peran TNI menjaga keamanan negara, sama halnya seperti tugas Polri.

Kini telah banyak pihak menentang usulan Prepres tersebut. Dengan kehadiran Prepres itu, Presiden Jokowi dinilai akan mengembalikan TNI ke era kepemimpinan Presiden Soeharto di masa Orde Baru. Terbitnya Perpres tersebut, dianggap akan menjadikan TNI jauh dari nilai-nilai reformasi setelah pencabutan dwifungsi TNI.

Penolakan terkait usulan Prepres tersebut salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin. Purnawirawan Jendral Bintang Dua tersebut berasalan Undang-Undang TNI tidak bisa diubah dengan Perpres.

“Karena kedudukan Prespres berada di bawah UU dan Perpres justru harus mengacu kepada UU  dan tak boleh bertentangan dengan UU yang ada,” kata TB Hasanuddin di Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Lebih lanjut TB Hasanuddin menjelaskan, pada pasal 5 draf Perpres yang kini sedang digodok di Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI ini, bahwa tentara merupakan alat negara dibidang Pertahanan dan keamanan negara yang dalam tugasnya berdasarkan aturan perundang undangan.

“Pasal ini bertentangan dengan UU TNI No 34/2004 pasal 5 dimana TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara,” ujarnya.

Pasal yang mengubah dari Alat Negara di Bidang Pertahanan menjadi Alat Negara di Bidang Pertahanan dan Keamanan, menurut TB juga bertentangan dengan UU No 3/2002 tentang pertahanan negara pasal 10 (1) yang berbunyi, TNI berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia .

TB menambahkan, pasal rancangan Perpres itu juga menjadi duplikasi bahkan tabrakan dengan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 2 yakni, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pasal 5 (2) yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, sebaiknya rancangan Perpres tersebut agar dikaji ulang. Undang-undang hanya bisa diubah melalui Revisi, Amandemen atau dengan Undang Undang baru,” tegasnya.