Pentingnya Hukum Adat Nasional di Indonesia

Pentingnya Hukum Adat Nasional di Indonesia
Oleh: Rio Sembiring, SH

Dewasa ini semakin bermunculannya masalah-masalah adat di Indonesia terutama dibidang tanah adat atau tanah ulayat. Padahal didalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 amandemen kedua tahun 2000 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dengan kata lain, undang-undang telah memberikan penghormatan kepada masyarakat adat untuk mempertahankan dan mengelola apa yang dimiliki oleh adatnya. Namun pada kenyataannya dewasa ini, konflik-konflik mengenai masyarakat adat terus meningkat dan berkembang.

Dalam hal ini, Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) mencatat pada tahun 2013 terdapat 143 kasus kekerasan terhadap masyarakat adat yang ditangani oleh AMAN, ini angka yang cukup tinggi. Belum lagi ditambah konflik-konflik yang tidak terdata ataupun tertangani oleh AMAN.

Untuk menghindari konflik-konflik kekerasan terhadap masyarakat adat di Indonesia, maka diperlukan adanya Hukum Adat Nasional yang mengatur adat secara umum, yang setidaknya ada hal-hal pokok yang mendasari betapa pentingnya undang-undang tersebut.

Selain itu, Hukum Adat Nasional juga penting dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam hal mempertahankan, memperjuangkan, dan memulihkan hak-hak yang dirampas oleh perusahaan ataupun pemerintah.

Tentu, peranan Hukum Adat Nasional ini akan berperan dalam rangka memberikan kejelasan terhadap masalah-masalah itu yang diatur dalam undang-undang yang khusus. Untuk itu, penulis berharap besar kepada lembaga pembuat undang-undang agar secepatnya dapat merealisasikan undang-undang tentang hukum adat nasional di Indonesia.

*Penulis adalah mahasiswa Magister Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara (USU).