Alasan Penundaan Pilkades Kabupaten Karo Dinilai Ngawur

Alasan Penundaan Pilkades Kabupaten Karo Dinilai Ngawur
Sipayo.com – Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Karo, karena Peraturan Daerah (Perda) tentang Pilkades masih berada di Pemerintah Provinsi Sumatera Uara dinilai ngawur dan patut dipertanyakan.

Hal ini diungkapkan oleh praktisi hukum Donsisko Perangin-angin, SH ketika diminta pendapatnya terkait alasan penundaan Pilkades Kabupaten Karo yang disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah (BPMPD) Karo, Susi Iswara Bangun, SE yang mengatakan bahwa Perda tentang Pilkades masih berada di Pemeintahan Provinsi Sumatera Utara.

Donsisko bependapat, alasan yang dikatakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah (BPMPD) Karo Susi Iswara Bangun, SE ngawur dan patut dipertanyakan.

“Menurut saya alasan penundaan Pilkades Kabupaten Karo yang disampaikan ngawur dan tidak berdasar,” ujarnya

Menurutnya, Perda Pilkades dibuat oleh Bupati/Walikota sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 49 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

“Perda Pilkades itu dibuat oleh Bupati/Walikota bersama-sama DPRD, sebagaimana diatur pada pasal 49 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, jadi apa hubungannya dengan Pemerintahan provinsi?” ujar Donsisko mempertanyakan.

Donsisko menambahkan, memang ada beberapa perda Kabupaten/Kota yang Ranperdanya harus dikirimkan kepada Gubernur, sedangkan Perda provinsi dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yakni tentang APBD, pajak daerah, retribusi dan tata ruang sebelum ditetapkan sebagai Perda.

“Khusus perda tentang APBD, pajak daerah, retribusi dan tata ruang kabupaten/kota, memang harus dikirim ke Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati,” jelas Donsisko

Diketahui, sebelumnya Ranperda tentang pilkades sudah mulai dibahas DPRD Karo pada bulan Mei lalu bersama 17 Perda lainnya. Pada bulan yang sama Kabid Pemdes Setdakab Karo, Eva Angela juga mengatakan sebelum pilkada 9 Desember, 230 desa di Kabupten Karo akan menyelenggarakan Pilkades serentak.