Polri akan Usut Fitnah Pertemuan Jokowi dengan Suku Anak Dalam

Polri akan Usut Fitnah Pertemuan Jokowi dengan Suku Anak Dalam
Sipayo.com – Keberadaan foto-foto Presiden Joko Widodo yang tengah berdialog dengan Suku Anak Dalam di Jambi dalam beberapa hari terakhir telah menjadi perbincangan yang ramai di media sosial. Bahkan beberapa akun-akun tertentu di sosial media dianggap telah memutarbalikkan fakta mengenai pertemuan itu.

Pemutarbalikan fakta atau fitnah di media sosial yang dilakukan oleh akun-akun tertentu mengambarkan bahwa seolah-olah Jokowi bertemu terlebih dahulu dengan orang-orang Suku Anak Dalam yang berpakaian, baru kemudian diatur bertemu agar orang-orang itu tidak berpakaian.

Seperti yang dikutip dari Detik.com, cerita asli dari foto-foto tersebut adalah Jokowi terlebih dahulu bertemu dengan Suku Anak Dalam yang tidak berpakaian. Jadi, dalam kunjungan itu Jokowi di perjalanan menuju penampungan Suku Anak Dalam sekaligus bertemu dengan beberapa orang warga suku. Mereka tidak berpakaian dan sedang duduk-duduk.

Pada pertemuan tersebut, Jokowi ditemani penerjemah Husni Thamrin, Presiden menyapa dan berbicara dengan Suku Anak Dalam itu. Pertemuan itu dilakukan pada Jumat (30/10/2015), tepanya di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Setelah berbincang beberapa saat, Jokowi kemudian melanjutkan perjalanan.

Terkait fitnah yang beredar di media sosial, Polri menyatakan tidak tinggal diam. Apalagi kegaduhan yang muncul telah menjurus ke arah fitnah dan menyebar kebencian.

“Ini bisa diusut,” jelas Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Senin (2/11/2015). Badrodin menyampaikan, pihaknya akan memanggil mereka yang menyebarkan fitnah dan kebencian ini.

“Ada langkah preventif, bahwa orang ini memprovokasi dan bahaya. Kita beritahu bahwa yang dilakukannya bisa berdampak pidana,” jelas dia.

Polri melakukan langkah preventif, namun untuk pemidanaan memang menunggu laporan dari Jokowi.

“Proses pidana harus ada laporan dari beliau,” ujarnya.

“Apa yang kami lakukan adalah melindungi orang lain, yang kehormatannya dilecehkan. Demokrasi tidak boleh seenaknya. Di dalam hukum ada aturannya,” tutup dia.