Inilah Alasan Kemenhub Melarang Go-Jek Beroperasi

Inilah Alasan Kemenhub Melarang Go-Jek Beroperasi
Sipayo.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang layanan transportasi berbasis aplikasi internet seperti Go-Jek, Uber Taksi, Go-Box, Grab Taksi, Grab Car, Blu-Jek, serta layanan transportasi sejenis lainnya. Meski larangan tersebut dianggap kontroversi, tapi pihak Kemenhub punya alasan jelas melarang layanan transportasi ini beroprasi.

Alasan Kemenhub melarang Go-Jek dan berbagai layanan transportasi lainnya beroprasi adalah berdasarkan dasar hukum penyelenggaraan angkutan orang dan barang, yaitu Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kenderaan Umum, serta Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang.

“Pengoperasian kenderaan untuk angkutan penumpung umum yang tidak sesuai dengan Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan peraturan perundang-undangan turunannya adalah melanggar hukum, sehingga pengoperasian tersebut dilarang,” kata Dirjen Perhubungan Darat, Djoko Saksono, Rabu (17/12/2015) malam.

Menurut pihak Kemenhub, layanan transportasi tersebut saat ini telah terdapat di sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan kota besar lainnya. Kemenhub menyebutkan jumlah driver sudah mencapai 20.000.

“Ojek tidak hanya menyediakan jasa transportasi antar orang namun juga pengiriman paket, dan pemesanan makanan. Kemudian pemesanan dan murahnya tarif pada masa promo yang mencapai 35 persen dari angkutan umum, ini dapat menimbulkan gesekan dengan moda transportasi lain,” kata Ditjen Hubdar.

Berikut ini adalah aturan-aturan terkait yang dipaparkan dalam rilis Ditjen Hubdar terkait pelarangan operasi Go-Jek dan layanan transportasi sejenisnya:

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Pasal 47 UU no 22 Tahun 2009, ayat:

(1) Kendaraan terdiri atas:
a. Kendaraan Bermotor
b. Kendaraan Tidak Bermotor

(2) Kendaraan Bermotor sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
a. Sepeda Motor
b. Mobil Penumpang
c. Mobil Bus
d. Mobil Barang
e. Kendaraan Khusus

(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
a. Kendaraan Bermotor Perseorangan
b. Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 138 UU no 22 Tahun 2009
– Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau;
– Angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 139 UU no 22 tahun 2009

– Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota, antarprovinsi serta lintas batas negara;
– Penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173  UU no 22 tahun 2009
– Perusahaan angkutan umum yang  menyelenggarakan angkutan dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliput keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan, yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan (Pasal 141 UU No. 22 Tahun 2009):

a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PM No. 46 Tahun 2014 tetang SPM Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PM No. 98 Tahun 2013 tetang SPM Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Pengaturan Kendaraan Bermotor Umum:
a. Pasal 1 angka 10 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ: Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran
b. Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ: Kendaraan bermotor umum wajib dilakukan uji berkala  dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan
c. Pasal 23 ayat (3) Pasal 43 (2) PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan: Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum menggunakan Mobil Penumpang Umum & Mobil Bus Umum
d. Pasal Pasal 39 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2012: Tanda nomor kendaraan bermotor umum adalah dasar kuning, tulisan hitam