Kemenhub Akhirnya Mencabut Larangan Operasi Go-Jek

Kemenhub Akhirnya Mencabut Larangan Operasi Go-Jek
Sipayo.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 sempat melarang beroperasinya sejumlah layanan transportasi online, seperti Go-Jek, dan sejenisnya. Namun tidak selang berapa lama, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kembali mencabut larang beroprasi transportasi berbasis online tersebut.

Pernyataan pencabutan larangan operasi transportasi berbasis online disampaikan Jonan mengingat belum memadainya transportasi publik yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Baca: Inilah Alasan Kemenhub Melarang Go-Jek Beroperasi)

“Ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak,” kata Jonan saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat, 18 Desember 2015.

Meski demikian, Jonan tetap menyatakan bahwa sesuai UU 22 thn 2009, kendaraan roda dua tidak dimaksudkan untuk angkutan publik. Tetapi realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai.

Dalam kesempatan tersebut, Jonan juga meminta kepada penyedia layanan aplikasi ojek online agar memperhatikan aspek keselamatan. “Terkait dengan aspek keselamatan di jalan raya yang menjadi perhatian utama pemerintah, dianjurkan untuk berkonsultasi dengan Korlantas Polri,” ungkap Jonan.

Sebagaimana diketahui, netizen sempat bereaksi dengan larangan ini dengan membuat petisi di laman Change.org. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyatakan ketidak setujuannya atas langkah pembantunya tersebut dan segera memanggil Menteri Jonan.