Opini: Jalan Pilkada Simalungun Masih Panjang

Opini: Jalan Pilkada Simalungun Masih Panjang
Jalan Pilkada Simalungun Masih Panjang.
Oleh: Donsisko Peranginangin, S.H
 
Sudah keluarnya Putusan  MA yang menolak  kasasi yang dimohonkan KPUD Simalungun terhadap Putusan PTTUN Medan yang memerintahkan KPUD SImalungun mencabut SK Pembatalan JR-AMRAN sebagai peserta pilkada simalungun dan mewajibakan KPU mengembalikan harkat dan martabat pasangan nomor urut 4 ini keposisi semula masih belum menyelesaikan permasalahan Pilkada Simalungun.
 
Adapun masalah yang belum selesai adalah apakah pilkada tersebut sah atau tidak.  Hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan masalah, karena salah satu calon peserta pilkada tidak memenuhi ketentuan peraturan-perundang-undangan yang ada, dalam hal ini UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
 
Ada pihak yang bependapat bahwa keputusan MA yang menguatkan Putusan PT TUN Medan, tidak akan membawa akibat hukum apa-apa lagi walau KPUD simalungun tetap melaksanakan pilkada simalungun dengan mengikut sertakan semua pasangan. Karena, Putusan MA sudah bersifat final dan mengikat dalam hal sengeketa pilkada yang terjadi pada saat sebelum pilkada dilangsungkan. KPUD juga tidak akan dianggap lagi melanggar UU, karena sudah putusan MA.
 
Hal inilah menjadi salah satu pertimbangan dasar KPUD Simalungun sehingga “berani” melaksanakan pilkada simalungun dengan tetap 5 calon. Walau, sebenarnya KPUD SImalungun masih dapat mangkir untuk melaksanakan putusan MA tersebut, mencabut putusan KPU dan kemudian membuat SK yang baru pembatalan. Karena eksekusinya sepenuhnya terhantung KPU.
 
KPUD Simalungun sudah memutuskan bahwa Pilkada Simalungun dakan dilaksanakan dengan peserta tetap 5 pasangan dan kabarnya akan digelar pada 10 Februari 2016 mendatang.  Sebagai masyrakat tentu kita akan mengikuti dan menggunakan hak politik kita dengan sebaik-baiknya.
 
Sejauh ini, para calon juga tidak melakukan reaksi apa-apa terhadap putusan MA tersebut, walau mereka juga sebenarnya dapat melakukan langkah-langkah politik maupun hukum. Mungkin mereka menunggu setelah pilkada digelar dan melihat hasilnya. Bila merugikan maka dipastikan mereka akan  mengajukan gugatan ke MK.
 
MA dan MK dua lembaga tinggi negara namun memiliki fungsi yang berbeda. Dalam konteks pilkada, MK berwenangn mengadili sengketa hasil pilkada sementara MA berwenang mengadili tahapan pilkada sebelum pilkada digelar.
 
Dua lembaga yang berbeda tentu memiliki hakim yang berbeda dan pandangan berbeda pula dalam sengketa pilkada. Mengacu kepada putusan MK terhadap sengeketa pilkada bengkulu selatan pada tahun 2009. Dimana g kasusnya juga terkait adanya peserta yang merupakan terpidana,  MK pada saat itu membatalkan pilkada tersebut dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan pilkada ulang dan melarang pasangan yang terpidana tersebut ikut sebagai peserta.
 
Hal yang menarik dari Putusan MK diatas, yang menang bukan yang terdiskualifikasi, namun calon yang tidak memiliki masalah. Hal ini bisa saja terjadi di simalungun, mungkin saja pasangan lain ynag tidak bermasalah yang menang, namun karena ada gugatan dari salah satu calon yang kalah maka kemenangannya harus dibatalkan. Dan uga tidak tertutup kemungkinan, pada pilkada ulang malah kalah. 
 
Artinya, pikada simalungun masih memiliki potensi diulang maupun dibatalkan dan siapapun dari kelima calon tersebut berpeluang melakukan gugatan. Dan bila hal itu terjadi maka KPUD tentu asik-asik saja, karena anggaran tetap daerah yang menanggung.