Opini: Menyoal Tuntutan Pembatalan Pelantikan Bupati Karo

Opini: Menyoal Tuntutan Pembatalan Pelantikan Bupati Karo
Menyoal Tuntutan Pembatalan Pelantikan Bupati Karo
Oleh : Donsisko Peranginangin, S.H
 
Terkait aspirasi/tuntuan dari sekelompok masyarakat yang meminta agar pelantikan Bupati terpilih Terkelin Brahmana dan Wakil Bupti Cory Sebayang DIBATALKAN dengan alasan bahwa  SURAT DUKUNGAN PARTAI GOLKAR TIDAK DITANDA TANGANI KETUA GOLKAR sepenuhnya wajib kita hargai sebagai bentuk kebebasan berpendapat berserikat dan berkumpul di alam demokrasi, dan juga persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara didepan hukum.
 
Namun, menurut hemat saya, seluruh tahapan PILKADA telah selesai, KPUD Karo menetapkan pasangan Terkelin dan Cory sebagai pemenang, para calon yang kalahpun tidak melakukan gugatan, maka dapat dikatakan bahwa semua tahapan berjalan dengan baik.
 
Persoalan ditemukannya ada tahapan  yang diduga tidak sesui dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka seyogianya itu diselesaikan sebelum pelaksanaan pencoblosan sebagaimana diamanatkan oleh UU No 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada.
 
Namun bila hal tersebut (Surat dukunagn  yang tidak ditandatangani) ditemukan setelah tahapan PILKADA selesai, maka jalur yang paling masuk akal ditempuh oleh pencari keadilan adalah dengan MELAPORKAN KPUD KARO ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-RI) melalui Panwaslu, karena dalah hal ini KPUD dapat diduga telah melakukan pelanggaran yang termasuk pelanggaran kode etik.
 
Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk membuat laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 134 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2015. Laporan pelanggaran  disampaikan kepada Panswaslu paling paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan
 
Selanjutnya, Panswaslu akan mengakaji pelanggaran dan terbukti kebenarannya, maka panwas wajib menindaklanjuti laparon paling lama 3 (hari) setelah laporan diterima ditambah dua hari bila masih membutuhkan keterangan tambahan dari pelapor.
 
Dari hasil pemerikasaan Panwaslu, maka akan diketahui apakah laporan tersebut pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, sengeketa dan tindak pidana. Bila disimpulkan perlanggaran kode etik, maka panwaslu akan meneruskannya ke DKPP, admistrasi ke KPU, sengketa diselesaikana oleh Bawaslu dan tindak pidana di Kepolisian.

Kode Etik Peyelenggara Pemilu
Pada pasal 136 UU No 1 Tahun 2015 yang dimaksud dengan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.
 
Kemudian Kode Etik penyelenggara pemilihan umum lebih dijabarkan pada Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik penyelnggara Pemiulu yang isinya merupakan Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP RI
 
Pada PKPU No 13 tahun 2012,  pengertian Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.
 
Ada empat landasan kode etik penyelenggara pemilu sebagaiman diatur pada pasal 2  yakni :
a.  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang;
c. sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan
d. asas Penyelenggara Pemilu.
 
Dalam kode etik secara luas dan konkret dijabarkan bagaimana penyelenggara pemilu harus bersikap dan berprilaku dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, yang semuanya bersifat mengikat, wajib dipatuhi oleh setiap penyelenggara pemilu disetiap tingkatan.
 
Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas :a. mandiri; b. jujur; c. adil;d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas, k. efisiensi; dan. efektivitas.
 
Keduabelas asas menjadi prinsip dasar etika dan prilaku penyelenggara pemilu yang kemudian dijabarkan dan dikonkretkan pada pasal 10 hingga 16 Kode etik penyelenggara pemilu.
 
Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPUD Kabupaten Karo.
Dalam konteks diketahuinya ketiadaan tanda tangan pengurus partai golkar pada surat dukungan terhadap pasangan Terkelin Brahmana dan Cory Sebayang setelah tahapan pilkada selesai, menurut hemat saya adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD Kabupaten Karo.
 
Paling tidak KPUD kabupaten karo tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat sebagaimana yang diucapkannya dalam sumpah atau janji saat KPU dilantik. Satu hal yang pasti, KPUD Kabupaten karo tidak cermat, sehingga salah satu syarat pencalonan peserta pilkada tidak dipenuhi dengan benar sesuai dengan peraturan yang ada.
 
Selain melanggar sumpah dan/atau janji, KPUD Karo juga dapat diduga melanggar pasal kode etik  lainnya, seperti tidak melaksanakan asas kepastian hukum, jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas dan asas tertib. Sebagaimana diatur pada pasal 11, 12, 15, dan 16.
 
Pada pasal 11 point d misalnya, KPUD seharusnya berkewajiban menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil namun pihak KPUD sendiri melanggar perarturan PKPU No 9 tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah.
 
Kemudian, pasal 12 poin d dimana KPUD berkewajiban menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya, akan tetapi KPUD tidak menjelaskan kepada kenapa surat dukungan tersebut tetap diterima sebagai bentuk dukungan yang sah walau tidak ditandangani.
 
Padal 16 poin b dimana KPUD berkewajiba informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat, namun baru sekarang diektahui bahwa surat dukungan untuk peserta bermasalah.
 
Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik maka akan mendapat sanksi beurpa teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian tetap.
 
Kesimpulan.
Dari uraian sederhana diatas, maka dapat kita simpulkan beberapa hal yakni :
 
1. Bahwa masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pilkada memiliki hak dan kewajiban untuk mengawal, mengawasi proses pilkada dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang ada sesuai dengan aturan yang ada.
 
2. Bahwa tuntutan/aspirasi masyrakat yang ingin membatalkan pelantikan Terkelin Brahmana dan Cory Sebayang adalah hal yang harus dihargai sebagai bentuk kebebasan berserikat dan berkumpul dalm iklim demokrasi.
 
3. Bahwa tahapan pilkada dan waktu untuk mempersengketakan telah selesai, maka  temuan-temuan pelanggaran pilkada  sebaiknya dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pilkada yakni kepada DKPP melalu Bawaslu.
 
Tapi apakah, pembatalan tidak mungkin terjadi? Dalam dunia yang serba mungkin semua bisa terjadi, namun kita harus memperhatikan peluang, manfaat dan mudaratnya agar orang jangan berpikir bahwa gerakan ini hanya politik “dagang sapi”, apalagi sakit hati.