Terkelin Brahmana Kuat di Hukum Lemah di Politik

Terkelin Brahmana Kuat di Hukum Lemah di Politik
Benar, bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan Hukum bukan politik, namun sering sekali politik berada di depan dalam penegakan hukum
 
Opini: Terkelin Brahmana Kuat di Hukum Lemah di Politik
Oleh: Donsisko Peranginangin, S.H
 
Aksi sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Jambur Pergerakan Sinterem yang menuntut pembatalan pelantikan bupati karo terpilih Terkelin Brahmana dan Cory Sebayang adalah sebuah aspirasi politik yang wajib dihormati oleh siapa saja. Apalagi aksi tersebut masih dilakukan dalam kerangka aturan yang ada. Walaupun dalam konteks UU Pilkada, terkait sengketa pilkada sudah selesai. Dengan kata lain tidak ada lagu jalur yang diberikan untuk mempersoalkan sah-tidak sahnya Terkelin Brahmana dan Cory Sebayang sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karo terpilih.

baca juga (Menyoal Tuntutan Pembatalan Pelantikan Bupati Karo)

 
Gencarnya aksi yang dilakukan oleh JPS yang notabene didukung oleh 4 calon peserta pilkada kabupaten karo + calon wakil yang di”lengserkan”kan, tentu membuat aksi ini tidak dapat dipandang sebelah mata, terlebih 3 calon yang kalah, memiliki mesin politik yang cukup kuat, dan bahkan penghuni mayoritas di gedung DPRD Karo. Selain di tingkat kabupaten, mereka juga menguasai tingkat provinsi dan Pusat.
 
Artinya, bahwa kekuatan politik Terkelin Brahmana dan Cory Sebayang sangat lemah bila dibandingkan dengan kelompok yang melakukan aksi. Kekuatan Terkelin Brahmana dan Cory Sebayang hanya pada Hukum, namun hal ini sedikit tergerus terkait ijasah palsu Cory dan surat dukungan partai yang tidak dibubuhi tanda-tangan.
 
Hingga saat ini, Terkelin Brahmana dan Cory Sebayang telihat seperti tidak melakukan apa-apa, begitu juga tim-nya. Reaksi mereka atas aksi JPS sepertinya mengadopsi bahasa “DIAM Bukan berarti tidak Bergerak”., atau mereka sudahamerasa “MENANG” dan menganggap aksi JPS adalalah “Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu”
 
Di media sosial, praktis, hanya “simpatisan” Terkelin Brahmana dan Cory Sebayang saja yang mencoba memberikan reaksi terhadap gerakan JPS. Itupun relatif sedikit bila dibandingkan saat kampanye maupun setelah Terkelin dan Cory dikatakan sebagai pemenang.
 
Benar, bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan Hukum bukan politik. Benar bahwa pasangan Terkelin Brahmana dan Cory Sebayang secara hukum sudah menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun, jangan lupa bahwa Politik terkadang berada di depan dalam penegakan hukum. Apalagi ada celah untuk merekayasa hukum itu. Dalam konteks  pilkada Kabupaten Karo, itu jelas ada.
 
Mau tidak mau, suka atau tidak suka Terkelin Brahmana dan Cory Sebayang harus melakukan langkah-langkah politik untuk mengamankan posisi mereka.  Ironisnya, baik Terkelin Brahmana dan Cory Sebayang bukanlah orang partai yang memiliki pengalaman dalam dinamika perpolitikan Indonesia.
 
Latar belakang kedua orang ini juga tidak begitu kuat dalam  politik, Terkelin Brahmana hanyalah seorang Avokat dan tidak begitu aktif dalam politik. Hanya saja sewaktu mahasiswa pernah aktif di Perhimpunan Mahasiwa Katolik Indonesia (PMKRI) Cab Bandung., dan Cory Sebayang hanya seorang pengusaha yang berminat pada politik.
 
Kompromi/loby-loby adalah salah satu jalan dalam memenangkan pertarungan dalam politik. Kelihaian bernegosiasi dalam mengakomodir kepentingan sangat penting dalam mengamankan kepentingan. Memiliki jaringan dan backing sebuah keharusan dalam mengamankan kedudukan.
 
Dalam konteks perjuangan Politik untuk mengamankan kedudukannya, langkah yang paling strategis dan taktis serta realistis ynag harus dilakukan oleh Terkelin Brahmana adalah dengan bergabung dengan partai penguasa. Hanya dengan demikian, kedudukannya bisa “Aman”. Kemudian, dengan mengakomodir berbagai kepentingan maka dirinya bisa dapat nyaman. Dan hanya dengan jalan kompromi dan loby-loby semua itu dapat berjalan.