DPRD Sumut Minta Gubernur Jadi Mediator Masalah RSU Kabanjahe

DPRD Sumut Minta Gubernur Jadi Mediator Masalah RSU Kabanjahe
Sipayo.com – Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan, SE meminta Gubsu HT Erry Nuradi untuk memediasi antara Pemkab Karo dengan Moderamen GBKP terkait persoalan pengelolaan RSU (Rumah Sakit Umum) Kabanjahe, karena saat ini RSU tersebut telah terjadi semacam “dualisme” kepemilikan.

Hal itu diungkapkan Ruben Tarigan didampingi Wakil Ketua Dewan H Parlinsyah Harahap dan HT Milwan ketika memimpin rapat paripurna pengesahan Ranperda tentang LPjP (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan) APBD Sumut TA 2015 yang dihadiri Gubsu HT Erry Nuradi dan FKPD (Forum Kominikasi Pemerintah Daerah) Sumut, Senin (29/8/2016) di DPRD Sumut.           

“Kita tahu, bahwa RSU Kabanjahe lahannya milik Moderamen GBKP dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan dari BPN (Badan Pertanahanan Nasional) dan gedung RSU tersebut milik Pemkab Karo. Jadi, untuk tidak menimbulkan kebingungan ditengah-tengah masyarakat serta demi lancarnya operasional RSU tersebut, alangkah baiknya Gubsu segera turun tangan melakukan mediasi antara Moderamen GBKP dengan Pemkab Karo,” ujar Ruben Tarigan.

Mediasi yang dimaksudkan disini, tandas politisi PDI Perjuangan Sumut ini, Gubsu mengundang kedua belah pihak, baik Moderamen GBKP maupun Pemkab Karo untuk duduk satu meja, guna mencari solusi terbaiknya, agar pengelolaan RSU tersebut dapat segera ditetapkan, sehingga tidak menganggu operasionalnya.           

“Ada dua pilihan yang bisa ditawarkan, yakni, jika Pemkab ingin terus mengelola RSU tersebut, perlu dibuat semacam MoU (Memorandum of Understanding) atau perjanjian dengan Moderamen GBKP. Atau sebaliknya, jika Moderamen GBKP ingin mengelolannya, perlu dilakukan penyerahan asset atau bangunan yang ada di RSU tersebut yang merupakan milik Pemkab Karo,” tegas Ruben Tarigan.          

Menurut Ruben Tarigan yang juga Ketua DPD HMKI (Himpunan Masyarakat Karo Indonesia) Sumut, status pengelolaan RSU Kabanjahe tersebut perlu disegerakan, mengingat RSU itu merupakan sarana yang sangat vital, karena menyangkut kesehatan masyarakat banyak. Jika status pengelolaannya ini dibiarkan terus berlarut-larut, dikuatirkan RSU itu akan mengalami kemunduran dan tentunya masyarakat enggan berobat ke RSU tersebut.           

“Kita sangat berharap Gubsu segera memediasinya dan bisa melahirkan suatu keputusan siapa pengelolannya. Hal ini juga dibenarkan undang-undang, bahwa penyerahan pengelolaan asset yang dananya dari APBD maupun APBN merupakan tugas Mendagri dan dapat diwakili oleh Gubernur,” ujar Ruben sembari mengetuk palu tanda ditutupnya sidang paripurna dan disambut tepuk tangan para anggota dewan dan Gubsu.