DPRD Sumut Minta Hentikan Jargon ‘Sumut Paten’

DPRD Sumut Minta Hentikan Jargon ‘Sumut Paten’
Sipayo.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumatera Utara Tahun 2017, Muhri Fauzi Hafiz merekomendasikan kepada Pemprovsu untuk segera menghentikan slogan ‘Sumut Paten’.

“Ini tidak didasarkan atas sistem perencanaan pembangunan di Sumut, dan lebih terkesan merupakan kepentingan personal saudara Gubsu T. Erry Nuradi, yang tidak punya relasi dengan karakteristik kedaerahan,” kata Muhri pada rapat paripurna DPRD Sumut tentang Penyampaian Hasil Rekomendasi DPRD Sumut kepada Gubsu, Jumat (26/5/2017) kemarin.

Dalam rapat paripurna tersebut, masing-masing fraksi di DPRD Sumut menyampaikan pandangannya terhadap LKPj Gubsu. Bahkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengusulkan hak angket terhadap Gubsu T. Erry Nuradi.

“Fraksi PKS usulkan hak angket terhadap Gubsu T. Erry Nuradi, karena banyak indikator tidak mencapai target RPJMD 2013 – 2018,” kata Juru Bicara Fraksi PKS Burhanuddin Siregar.

Dia juga meminta agar slogan atau jargon ‘Sumut Paten’ dihentikan. “Setiap kita sampaikan ke masyarakat tentang Sumut Paten tersebut, mereka menjawab, apanya yang paten? Kita minta ini dihentikan,” tegasnya.

Senada dengan PKS, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) juga turut meminta agar Pemprovsu jujur terhadap diri sendiri, serta tidak merefleksikan jargon ‘Sumut Paten’ secara massif di Sumut.

“Apanya yang paten?” Kata juru bicara F-PD Hartoyo. Dia juga menilai dokumen RPJMD 2013 – 2018 tidak menginspirasi pembangunan dari tahun ke tahun. Selalu jauh dari apa yang ditargetkan. “Meminta SKPD segara berkoordinasi dan bersinergi untuk pembangunan pariwisata,” tambahnya.