Gawat! Masyarakat Berastagi Dipungli Panitia HUT Kemerdekaan

Gawat! Masyarakat Berastagi Dipungli Panitia HUT Kemerdekaan

Foto: Pungutan Liar Berkedok Undangan Sobek Untuk Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan

Sipayo.com – Praktik Pungutan Liar (pungli, red) berkedok undangan sobek diduga berlangsung di Kecamatan Berastagi. Panitia Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo menyebar undangan ke masyarakat dengan dalih untuk ikut memeriahkan dan mensukseskan kegiatan tersebut.

“Sudah 72 tahun merdeka kenapa masih ada pengutipan-pengutipan seperti ini. Walau secara sukarela, kiranya jangan memberatkan kepada masyarakat. Sama saja belum merdeka namanya. Ini adalah bentuk-bentuk dari penjajahan terhadap bangsa sendiri,” kesal Andre Perangin-angin, warga Berastagi.

Menurutnya, Kecamatan Berastagi yang merupakan daerah tujuan wisata dan terdapat banyak sektor swasta yang bergerak di bidang pariwisata. Tentunya mampu untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti itu tanpa harus memberatkan kepada masyarakat.

Pengutipan yang dilakukan panitia, lanjut Andri,  dianggap sebagai praktik pungutan liar (pungli), yang dilakukan agar pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan di Kecamatan Berastagi berlangsung dengan meriah dan mewah.

“Kalau memang tidak punya anggaran. Ya buat acara -acara yang sederhana saja juga bisa. Tak usahlah memaksakan kehendak, apalagi mengutip kepada masyarakat. Saat ini ekonomi sedang terpuruk. Hasil pertanian merosot tajam, belum lagi untuk biaya masuk anak sekolah. Ini kan masih momen tahun ajaran baru,” katanya.

Kepala Bagian Adm. Kesra Setda Kabupaten Karo, Jumpana Pinem ketika dikonfirmasi, Selasa (15/8) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karo mengaku, sebelumnya telah menghimbau kepada setiap kecamatan agar tidak melakukan pengutipan untuk peringatan kemerdekaan RI ke-72.

Menurutnya, memang tidak ada peraturan yang mengatur tentang larangan untuk mengutip partisipasi dari masyarakat untuk perayaan tersebut. Namun, hal itu sepertinya sudah menjadi tradisi setiap tahunnya.

“Maka dari itu kita himbau agar tidak lagi melakukan pengutipan. Kedepannya diharapkan agar anggaran untuk peringatan kemerdekaan dapat ditampung dalam APBD,” ujar Jumpana Pinem. (Ebp)