Legislatif dan Eksekutif Setujui Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBP Kabupaten Karo 2016

Legislatif dan Eksekutif Setujui Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBP Kabupaten Karo 2016

Foto: Bupati Karo Terkelin Brahmana

Sipayo.com – Hasil rapat gabungan Komisi pada tanggal 28 Juli 2017 yang membahas penyampaian Nota Pengantar Bupati Karo atas Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karo 2016, pemandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Karo dan jawaban Pemerintah Daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Karo, maka dilaksanakan rapat Paripurna DPRD tentang pelaksanaan persetujuan bersama atas Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karo 2016.

Rapat Paripurna ini dilksanakan di Ruang Rapat DPRD, Senin 31 juli 2017 dengan diawali pembacaan Laporan pimpinan Gabungan Komisi DPRD Kab. Karo atas Ranperda Kabupaten Karo tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karo 2016 oleh Iriani Tarigan (Anggota DPRD Kab. Karo) yang dihadiri oleh Bupati Karo, Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Karo, Forkopimda Karo, serta para kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH menyampaikan bahwa pertanggung jawaban pelaksanaan APBD akan segera disampaikan kepda Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi yang nantinya akan menjadi dasar penetapan Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karo 2016 dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.456.336.375.026,16
2. Belanja sebesar Rp. 1.542.011.009.415,52
3. Defisit sebesar Rp. 85.674.634.359,36
4. Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 335.499.742.397,41
5. Silpa sebesar Rp. 249.825.108.038,05

Bupati Karo berharap seluruh tahapan penetapan ranperda tersebut dapat dilakukan dengan waktu yang tidak terlalu lama, sehingga ranperda dapat dijadikan sebagai dasar percepatan dalam penyusunan Ranperda tentang P-APBD Tahun 2017.

Rapat Paripurna ini berjalan dengan baik dan dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kab. Karo tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karo Tahun 2016 yang sesuai dengan amanat Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah.(Ebp)