Inilah Klarifikasi Asisten I dan Kabag Humas Pemkab Karo Terkait Penilaian Berita Hoax

Inilah Klarifikasi Asisten I dan Kabag Humas Pemkab Karo Terkait Penilaian Berita Hoax

Sipayo.com – Sejumlah jurnalis  yang bertugas di dataran tinggi Karo, meminta klarifikasi kepada Asisten I Pemerintahan Pemkab Karo, Drs Suang Karo-Karo serta Kabag Humas dan Protokoler, Drs Djoko Sujarwanto, ditempat  terpisah, Senin (2/10/2017).

Hal ini dilakukan mengingat, adanya dugaan kerancuan antara surat edaran Bupati Karo, No : 491/1804/KOMINFO/2017, tertanggal 20 September 2017, bersifat penting, perihal penegasan atas pemberitaan media, dengan rilis yang dikirimkan oknum pegawai Humas dan Protokoler via aplikasi Whats App kepada wartawan.

Surat edaran Bupati Karo  yang ditujukan kepada internal pejabat pemerintahan diantaranya kepada : para Staf Ahli, para Asisten Sekda Kab Karo, para Kepala Dinas/Badan di lingkungan Kabupaten Karo, Inspektur Kabupaten Karo, para Kepala Bagian Setda Kab Karo, Direktur RSU Kabanjahe, Direktur Akbid, dan para Camat se Kab Karo. Dikirimkan kepada wartawan sebagai bahan rilis berita.

Tetapi, berita surat edaran internal  yang berintikan penegasan agar setiap pimpinan perangkat daerah mencermati setiap pemberitaan yang ada di media (cetak, elektronik dan media sosial), segera diklarifikasi apabila tidak sesuai  dengan regulasi dan fakta. Dinilai sejumlah wartawan kurang sesuai dan terlalu dipoles untuk suatu kepentingan .

Karena surat edaran internal yang semestinya hanya untuk lingkungan pejabat Pemkab Karo, justru  dikemas menjadi berita oleh oknum tertentu, untuk di kirim  wartawan kepada media masing masing. Bahkan, pada alinea ke lima rilis yang di kirim via grup Whats App  WARTAWAN DAN HUMAS, dianggap kurang lazim dan tidak seperti kebiasan gaya  tulisan pihak Humas Pemkab Karo.

Disana dituliskan tanda kutip statemen Asisten I, Suang Karo-Karo,“Masyarakat Karo harus cerdas menyikapi informasi apapun, apalagi sudah tau kita banyak informasi hoax (bohong), jangan langsung ditelan, betul atau tidak, dikonfirmasi, jadi harus cerdas menanggapi informasi. Disamping itu, jurnalis media massa arus utama yang bertugas di Kabupaten Karo diharapkan tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi etika jurnalistik, faktualitas, obyektivitas serta disiplin dalam memverifikasi informasi. Pers yang bertanggungjawab ikut menjernihkan kekeruhan yang terjadi di media sosial dan tidak lantas ikut larut dan malah memungut isu-isu yang belum terverifikasi di media sosial jadi bahan berita,” harapnya.

Seiring  pernyataannya tersebut , Asisten I Pemerintahan Pemkab Karo, Drs Suang Karo-Karo ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan diruang kerjanya, Senin siang menyatakan hal sesungguhnya. Bahwasanya dirinya secara pribadi tidak ada niat untuk menyudutkan  sesuatu hal. “Sebenarnya ini bersifat normatif. Bupati mau setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dapat menjawab permasalahan apa yang terjadi di lingkungannya,”  kata Suang.

Hanya saja,  yang dia ungkapkan beberapa waktu lalu itu  dengan seorang wartawan kemungkinan besar berbeda tafsir. “Intinya saya utarakan seperti  itu.  Tetapi kemasannya mungkin berbeda dengan penyampaian. Penulis mungkin menafsirkan berbeda. Terkait pemahaman penulis  bisa-bisa saja terjadi,” papar Suang  mengakhiri secara diplomatis sambil tersenyum.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Karo, Drs Djoko Sujarwanto juga menanggapi hal yang sama. Dikirimnya berita rilis untuk wartawan oleh salah seorang stafnya melalui Whats App  merupakan hal yang biasa dilakukan. Namun sehubungan surat edaran internal yang dikemas menjadi berita sekaligus termuat asumsi penyinggungan terhadap citra dan kinerja wartawan yang menuai protes. Diakuinya sebagai bahan koreksi kerja kedepan pihaknya.

Surat edaran Bupati Karo,no 491/1804/KOMINFO/2017, tertanggal 20 September 2017, ini sendiri diterbitkan pasca kecelakaan tunggal truck pengangkut anak sekolah korban erupsi gunung api Sinabung oleh pihak BPBD Karo, Senin tanggal 18 September 2017, dikawasan Desa Sigarang-garang Kecamatan Naman Teran. Dimana pada kecelakaan itu,  1 orang meninggal dunia dan 37 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan.

Pasca Kejadian, Pemda Karo merasa ada media yang memuat berita berdasarkan data dari media sosial yang keakuratannya  kurang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pimpinan Pemkab Karo merasa perlu membuat surat edaran kepada internal jajarannya. Apabila berita tidak sesuai fakta, agar segera diklarifikasi atau berkoordinasi dengan aparat hukum bila memerlukan tindakan lebih lanjut.

Namun sejumlah jurnalis yang merasa membuat berita kejadian peristiwa kecelakaan tunggal  sesuai dengan fakta dan data valid, merasa keberatan dengan  rilis berita yang dikirim via Whats App. Karena beberapa alinea berita yang dikirim  dinilai mendiskreditkan wartawan. Termasuk jurnalis yang benar-benar bekerja dilapangan dan menghimpun data yang ada. (Ebp)

Keterangan Foto: Dokumen surat edaran Bupati Karo, no : 491/1804/KOMINFO/2017, tertanggal 20 September 2017.