PDIP Ingatkan Jokowi Terkait Larangan Mentrinya Rangkap Jabatan

PDIP Ingatkan Jokowi Terkait Larangan Mentrinya Rangkap Jabatan

Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Sipayo.com – Pada awal masa jabatannya menjadi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pernah membuat komitmen melarang menterinya di Kabinet Kerja rangkap jabatan dengan partai politik.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pengusung Jokowi turut mendukung kebijakan tersebut. Mengingat kini Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto baru saja terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Rabu (20/12/2017) kemarin, PDIP pun ikut mengingatkan komitmen Jokowi.

“Saya pikir Pak Presiden mengambil kebijakan yang tepat ya. Bagaimana menjadi menteri dan pembantu dari Presiden menghadapi tugas-tugas yang tidak ringan,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (21/12/2017).

Hasto mengatakan, PDIP memberi dukungan penuh apabila Jokowi juga menerapkan kebijakan tersebut, termasuk kepada Airlangga.

“Tantangan di dunia perekonomian tidak mudah. Sehingga ketika pak Presiden memberi kebijakan bahwa para menteri harus konsentrasi total terhadap jabatannya, PDIP dukung sepenuhnya,” ujar Hasto.

Kebijakan tersebut sudah diterapkan kepada Menko PMK Puan Maharani dan Menkopolhukam Wiranto. Puan tak lagi menjabat di struktur PDIP, sedangkan Wiranto dengan legowo melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

“Jadi itu adalah tradisi yang sudah dijalankan sangat baik oleh presiden. Nah, tentu saja kami mendukung kebijakan bapak Presiden tersebut,” kata Hasto.

Hingga kini Jokowi belum putuskan nasib Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kabinet kerja.