PDIP Kritik Keras Jaksa Agung, Begini Tanggapan Fadli Zon

PDIP Kritik Keras Jaksa Agung, Begini Tanggapan Fadli Zon

Foto: Fadli Zon

Sipayo.com – PDIP mengkritik kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang disebut jalan di tempat. Salah satunya dituding akibat pimpinan Kejaksaan berasal dari partai politik.

“Kejaksaan jalan di tempat. Mohon maaf, kesulitan terbesar kalau jaksa agungnya dari partai politik,” kata Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017).

Bahkan ia menyebut politikus PDIP kerap menjadi korban kriminalisasi oleh kejaksaan. Menurutnya, ada tiga kader PDIP yang telah menjadi korban kriminalisasi itu.

“Terus terang saja, PDI Perjuangan ada tiga yang telah menjadi korban. Jadi diintip, dari partai mana, kemudian diintip dulu dosanya. Sebenarnya Golkar paling banyak,”ujarnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan apa yang dikatakan Trimedya adalah bentuk evaluasi penegakan hukum selama 2017. Ia pun menyatakan PDIP menentang politisasi hukum oleh siapa pun serta tak ikut campur terkait posisi Jaksa Agung.

“PDIP menentang setiap upaya politisasi hukum, siapa pun yang melakukan. Penggantian Jaksa Agung merupakan hak prerogatif presiden, seperti beberapa waktu lalu pergantian Panglima TNI. PDIP tidak campur tangan,” ucap Hasto.

Menanggapi kritikan yang disampaikan PDIP terhadap Jaksa Agung, Waketum Gerindra Fadli Zon pun angkat bicara. Pria kelahiran, 1 Juni 1971 tersebut pun mengaku setuju dengan kritik PDIP.

Bagi Fadli, seorang penegak hukum haruslah tidak mempunyai latar belakang politik. Kalau tidak, konflik kepentingan akan sangat rawan terjadi.

“Harusnya para penegak hukum yang duduk di lembaga penegakan hukum termasuk Kejaksaan Agung adalah orang-orang yang bukan dari partai politik sehingga tidak dijadikan kasus-kasus itu untuk kepentingan partai politik atau ada semacam conflict of interest,” ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2017).

“Jadi, saya kira memang patut harusnya dievaluasi,” imbuhnya.

Fadli ingin seorang Jaksa Agung mengedepankan profesionalisme. Fadli menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi andai Jaksa Agung benar-benar diganti.

“Saya kira profesional, yang memang dari karir dan orang yang punya kapasitas, integritas, kapabilitas,” tegas Fadli.