Mantan Anggota DPRD Sumut yang Kini Menjabat Sebagai DPD RI Rijal Sirait Ditahan KPK

Mantan Anggota DPRD Sumut yang Kini Menjabat Sebagai DPD RI Rijal Sirait Ditahan KPK

Gedung KPK

Sipayo.com – Setelah diperiksa perdana oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Anggota DPRD Sumut, Rizal Sirait resmi ditahan lembaga antirasuah di Rutan cabang KPK selama 20 hari pertama. Pemeriksaan terhadap Rizal merupakan penjadwalan ulang dirinya yang sempat mangkir saat pemanggilan perdana pada (29/6).

“Rizal Sirait ditahan Rutan cabang KPK selama 20 hari pertama,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (7/4).

Menanggapi penahananannya, Rijal mengaku akan menyerahkan proses hukum yang dijalaninya kepada lembaga antikorupsi.

“Proses ini sudah dilakukan oleh petugas KPK, maka saya ucapkan terima kasih karena sudah lakukan tugas dengan baik,” ungkapnya usai diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (4/7).

Dia juga menyampaikan rasa bersalahnya karena telah terlilit kasus korupsi dan peristiwa yang terjadi padanya merupakan rencana Allah.

‘Untuk masyarakat Sumut saya mohon izin dan mohon maaf, peristiwa ini ketetapan Allah,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menuturkan sudah mengembalikan uang suap yang diterimanya senilai Rp 300 juta. Perihal jabatannya sebagai DPD RI juga akan diserahkannya pada proses hukum.

Untuk diketahui, hingga saat ini dari 38 orang tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan baru dua orang. Mereka ialah Fadly Nurzal (FN) dan Rijal Sirait (RST).

Sekadar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka terhadap 38 Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019. Mereka ditetapka tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penerimaan suap dari Gubernur Sumut kala itu Gatot Pujo Nugroho.

Puluhan anggota DPRD tersebut kata Agus, ditetapkan tersangka karena menerima fee masing-masing senilai Rp 300 – Rp 350 juta. Uang tersebut diberikan Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya tersebut, 38 Anggota DPRD Provinsi sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana. Atas serangkaian pasal yang disematkan, puluhan anggota DPRD Sumut tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara.

Sebelumnya, KPK juga telah memproses 12 unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014- 2019 dalam dua tahap, yaitu: tahap pertama pada 2015, KPK menetapkan 5 unsur pimpinan DPRD Sumut sebagai tersangka. Lalu, tahap kedua pada 2016, KPK menetapkan 7 Ketua Fraksi DPRD Sumut sebagai tersangka.

Sedangkan, terhadap Gubernur Sumut dalam kasus ini (di luar sangkaan lainnya) telah divonis bersalah berdasarkan Putusan PN Tipikor Medan Nomor: 1004/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017. Dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.250.000.000, subsidair 6 (enam) bulan. Atas putusan tersebut, Gatot kemudian mengajukan banding. Putusan banding pada Mei 2017 menguatkan putusan PN.

Pada Juli 2017 jaksa eksekutor pada KPK telah mengeksekusi yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung Jawa Barat untuk menjalani pidananya.