Ini Kata Fadli Zon Terkait Jumlah Caleg Eks Napi Koruptor Bertambah

Ini Kata Fadli Zon Terkait Jumlah Caleg Eks Napi Koruptor Bertambah

Foto: Fadli Zon

Sipayo.com – Mantan narapidana korupsi yang diloloskan Bawaslu dalam putusan sengketa untuk menjadi bakal calon anggota legislatif bertambah menjadi lima orang. Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon meminta KPU dan Bawaslu agar bersikap adil.

“Ya sebenarnya kan begini ya, dalam mengambil satu keputusan itu semua harus adil. Kalau dibolehkan, dibolehkan semua, tidak boleh, maka tidak boleh semua,” ujar Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Fadli meminta harus ada aturan yang jelas dan mengikat terkait dilarangnya mantan narapidana korupsi nyaleg. Sebab, pada prinsipnya semangat larangan itu sangat bagus.

“Dan ini harus ada aturan yang jelas. Aturan itu diatur oleh UU. Kemudian oleh aturan lain. Saya kira semangat dari KPU untuk masalah caleg yang pernah terlibat korupsi itu semangat itu bagus. Tapi kan harus ada kuat dukungan dari peraturan yang ada di atasnya,” katanya.

Namun, Fadli berharap, aturan tersebut juga harus adil. Apalagi para eks koruptor tersebut sudah menjalani hukuman.

“Di sisi lain, mereka juga sudah mengalami, misalnya pembinaan di lapas dan sebagainya. Artinya, hak warga negara untuk dipilih dan memilih itu jangan sampai direduksi karena mereka sudah membayar apa yang sudah menjadi dosanya. Kira-kira gitu. Jadi harus berlaku adil,” ungkapnya.

“Kalau boleh, boleh semua. Kalau tidak boleh, ya, tidak boleh semua. Saya kira ini yang harus tegas. Karena kalau ada yang satu boleh yang lain tidak boleh ini ketidakadilan jelas,” lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, ada tiga eks napi korupsi yang diloloskan Bawaslu dan Panwaslu di daerah menjadi bacaleg DPRD dan calon anggota DPD. Ketiga eks napi korupsi itu berasal dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Utara, dan Aceh.

Selanjutnya, ada dua eks napi korupsi di Parepare dan Rembang yang diloloskan Bawaslu daerah menjadi bacaleg. Mantan napi korupsi dari Rembang yang diloloskan adalah M Nur Hasan. Ia merupakan mantan narapidana kasus korupsi proyek pembangunan musala senilai Rp 40 juta pada 2013.

Kelima eks narapidana korupsi ini lolos karena keputusan Bawaslu atau Panwaslu yang menyatakan pendaftarannya memenuhi syarat. Sebelumnya, pendaftaran kelima mantan koruptor itu sempat ditolak KPU karena tidak memenuhi syarat (TMS). Tidak terima atas hal itu, kelimanya mengajukan sengketa ke Bawaslu dan Panwaslu.