Berikut Hadiah Untuk Pelapor Korupsi

Berikut Hadiah Untuk Pelapor Korupsi

Foto: Ilustrasi

Sipayo.com – Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP No. 43 Tahun 2018). Salah satu hal yang viral dan banyak disoroti adalah hadiah yang akan diberikan kepada masyarakat yang turut berperan dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam PP tersebut, hadiah yang akan diberikan bahkan mencapai Rp 200 juta.

Jika hendak melihat ke belakang, produk hukum serupa sebenarnya telah ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000. Keduanya sama-sama merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001. Namun, pada 2018 ini pemerintah menginisiatifkan kebaruan yang sekaligus mencabut PP sebelumnya.

Suatu Kebaruan

Ada banyak sekali perbedaan antara PP Nomor 43 Tahun 2018 dengan PP Nomor 71 Tahun 2000. Perbedaan secara umum dan mendasar antara keduanya yaitu bahwa substansi pengaturan PP Nomor 43 Tahun 2018 ini mengatur lebih spesifik dan detail dibandingkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2000. Materi muatan yang diatur di dalam PP terdahulu hanya memuat dua substansi besar, yaitu berkaitan dengan hak dan tanggung jawab masyarakat, baik dalam hal mencari, memperoleh, dan memberi informasi, saran, dan pendapat; hak dan tanggung jawab masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum; serta, hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan, pada bagian pemberian penghargaan hanya mengatur mengenai bentuk penghargaan yang berupa piagam dan premi dengan besaran 2 permil dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.

Materi muatan yang diatur di dalam PP terbaru dapat dikatakan lebih spesifik. Pertama, pengaturan tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat, yang isinya selain memuat tentang hak masyarakat, juga mengatur mengenai bentuk keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dimulai dari mencari, memperoleh, serta memberikan informasi; serta, kewajiban penegak hukum dalam hal mendapatkan informasi dari masyarakat.

Kedua, hal yang juga baru dalam PP ini yaitu mengenai adanya ruang bagi masyarakat yang melaporkan untuk terus memantau tindak lanjut dari laporannya oleh penegak hukum dengan diberikannya hak untuk bertanya, serta memberikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dalam penanganan perkara.

Ketiga, pada bagian penghargaan, PP terdahulu memang terbilang cukup umum. Sedangkan, pada PP terbaru pengaturannya cukup spesifik dan detail. Bentuk penghargaan yang diberikan secara umum sebenarnya sama, yaitu piagam dan premi, namun besaran premi di dalam PP terbaru ini dijelaskan secara terperinci. Pada aspek pencegahan, penghargaan akan diberikan kepada masyarakat yang terlibat secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan yang didasarkan pada penilaian secara berkala. Bagi pelapor, bentuk dan besaran penghargaan diberikan dengan penilaian yang mendasarkan pada tingkat kebenaran laporan, sesuai dengan kriteria peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, serta risiko faktual bagi pelapor.

Keempat, besaran premi sebagai bentuk penghargaan juga dijelaskan secara detail di dalam PP terbaru ini. Premi yang dimaksudkan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu penghargaan berupa premi bagi masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi dengan besaran maksimal Rp 200 Juta, dan besaran premi atas laporan suap dengan besaran premi maksimal Rp 10 juta.

Adanya beberapa perbedaan sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa PP terbaru ini menghadirkan sebuah kemajuan dan kebaruan dalam konteks pelibatan dan pemberian penghargaan bagi masyarakat yang terlibat dalam pemberantasan korupsi. Penjelasan yang lebih detail dan spesifik tersebut juga lebih menghadirkan nilai kepastian hukum bagi masyarakat.

Peran Masyarakat

Tindak pidana korupsi menjadi penyakit kronis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Hampir tidak ada institusi pemerintahan yang tidak pernah terjerat korupsi. Lembaga tinggi negara sekalipun, dimulai dari cabang eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif juga telah ternodai oleh korupsi. Di tengah realitas tersebut, pemerintah menaruh perhatian dan keseriusan untuk memberantas korupsi yang diformulasikan ke dalam bentuk penghargaan terhadap mereka yang turut terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui PP No. 43 Tahun 2018. Oleh karena itu, dikeluarkannya PP ini memang layak untuk diapresiasi.

Dikeluarkannya PP No. 43 Tahun 2018 ini kiranya merupakan ekspresi pemerintah untuk menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam pemberantasan korupsi, sekaligus merupakan stimulan bagi masyarakat untuk terus optimis membersihkan negeri ini dari korupsi dengan terlibat, atau setidaknya tidak acuh terhadap pemberantasan korupsi. Karena, menurut Survei Nasional Anti Korupsi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), masyarakat terus pesimis terhadap tren korupsi. Hal ini dibuktikan dengan ketertarikan masyarakat dalam mempelajari isu korupsi termasuk dalam hal pengaduan, tidak pernah melebihi angka 30% hingga 2017.

Demikian pula dengan persepsi masyarakat, temuan ICW menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah korupsi adalah KPK dengan skala 63%, presiden 37%, polisi 28%, dan masyarakat hanya 15%. Ini sekaligus menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi masih rendah. Karena itu, dikeluarkannya PP ini diharapkan akan menjadi stimulan terutama bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi dengan bekerja sama dan menjadi mitra pemerintah.

Negeri ini bukan hanya milik pemerintah, namun terutama milik masyarakat Indonesia secara umum. Maka, tugas untuk membersihkan negeri ini dari korupsi bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah, namun juga menjadi tugas masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
Mohammad Agus Maulidi peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII dan mahasiswa Magister Ilmu Hukum UII