Mahfud MD dan Andi Arief Debat Panas di Twitter soal Pernyataan ‘Berbahaya’

Mahfud MD dan Andi Arief Debat Panas di Twitter soal Pernyataan ‘Berbahaya’

Foto: Andi Arief dan Mahfud MD

Sipayo.com – Wasekjen Andi Arief terlibat debat panas di Twitter dengan mantan Ketua MK, Mahfud Md. Berawal dari Andi menyebut pernyataan Mahfud Md berbahaya, Mahfud lalu membawa-bawa nama Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Andi Arief awalnya menyoroti pernyataan Mahfud Md soal perbedaan jumlah suara dalam sengketa Pemilu yang disampaikan di acara Indonesia Lawyer Club (ILC). Menurut Andi Arief, pernyataan Mahfud itu berbahaya.

“Peryataan paling berbahaya dari Prof @mohmahfudmd di ILC adalah: KPU atau siapapun yang dianggap curang kalau tidak melebihi perbedaan suara antarpaslon aman-aman saja. Dengan logika berbahaya dari Prof @mohmahfudmd, kalau ada kecurangan 4 juta suara tidak apa-apa, selama perbedaan suara antar capres adalah 9 juta. BAHAYA,” cuit Andi Arief.

Dalam acara ILC pada Rabu (8/1), Mahfud Md mengatakan bahwa KPU akan selalu dituding curang oleh yang kalah. Tetapi, hasil Pemilu baru bisa dibatalkan ketika ada kecurangan signifikan.

“Apakah kalau ada yang curang begitu Pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan siginifikan. Kalau Anda kalah 5 juta suara tapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka Anda tetap kalah. Itu pedomannaya.Karena kalau berpikir wah ini hak konstitusional, satu suara curang harus dibatalkan, nggak akan pernah ada pemilu selesai. Oleh sebab itu hukum mengatur. Curang itu pasti ada tapi harus signifikan,” demikian pernyataan Mahfud Md di ILC.

Lewat Twitter, Mahfud Md lalu menjelaskan pernyataannya yang disoal Andi Arief. Dia menegaskan bahwa bila ada kecurangan 1 juta suara terbukti tapi beda suara antar pasangan calon 3 juta, maka Pemilu tidak dapat dibatalkan. Ini berdasarkan UU 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

“Kalau dalam Sengketa Pemilu Anda bisa membuktikan kecurangan 1 juta padahal kalahnya 3 juta maka hasil pemilu tak bisa dibatalkan. Ini ketentuan UU No 8 Tahun 2011. UU ini dibuat pada saat Partai Demokrat berkuasa. Kalau menurut Anda salah gugatlah Partai Demokrat (PD). Kok bilang berbahaya ke gue?” tulis Mahfud Md.

Mahfud mengatakan yang meneken UU 8/2011 adalah Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kini merupakan Ketum Partai Demokrat. Dia meminta Andi Arief protes ke peneken UU tersebut.

“Yang menandatangani UU No 8 Tahun 2011 adalah Presiden SBY, di situ disebut bahwa perhitungan hasil pemilu boleh dibatalkan oleh MK jika selisih suara yang diperkarakan bisa mengubah urutan perolehan suara (kemenangan). Kalau Anda bilang itu berbahaya, proteslah yang membuat dan menandatangani UU,” ungkapnya.

“Loh, ini kan ketentuan UU No. 8 Tahun 2011. UU itu dibuat ketika Partai Demokrat menguasai legislatif dan eksekutif. Yang mengundangkan dan menandatangani UU itu Presiden SBY. Itu berbahaya, ya? Kalau begitu bisa dibilang yang membuat bahaya ya, Pak Anu…. Sampaikan kepada beliau,” sambung Mahfud Md.

Ternyata, penjelasan Mahfud Md belum ‘memuaskan’ Andi Arief. Dia menuding penjelasan itu tetap berbahaya.

“Bagi saya penjelasan Prof @mohmahfudmd tetap berbahaya. Sama juga dengan ajakan untuk pembiaran kecurangan dengan margin tertentu. Harusnya melarang kecurangan sebesar apapun. MK memang akan memutuskan pemilu sah apabila kecurangan di bawah margin. Tetapi seorang mantan ketua MK bilang kecurangan hal biasa, itu akan menjadi semacam stimulus @mohmahfudmd,” cecar Andi Arief.

Belum selesai, Andi Arief meminta pertanggungjawaban Mahfud Md. Dia menyebut Mahfud sudah menuduh dia membuat dan terlibat hoax surat suara tercoblos. “Pak Prof bisa menggantikan lukanya perasaan anak, istri dan keluarga besar saya?” tulisnya.

Bahkan, Andi Arief awalnya hendak melaporkan Mahfud Md tapi urung gara-gara tidak ada pasal yang jadi dasarnya. Dia lalu membawa-bawa ‘dokter rumah sakit jiwa’.

“Tadinya saya akan melaporkan cara berfikir Pak Prof @mohmahfudmd yang konspiratif. Tapi setelah saya cek nggak ada pasalnya. Saya lagi cari apakah dokter rumah sakit jiwa bisa menjelaskannya,” kata Andi Arief.