Kapolres Labuhanbatu Diminta Tindak Tegas Pangkalan Elpigi Nakal

Kapolres Labuhanbatu Diminta Tindak Tegas Pangkalan Elpigi Nakal

Foto: Elpiji Pertamina Jual Gas Kepada Pengencer/(Joko W)

Sipayo.com – Kapolres Labuhanbatu AKBP Fredo Situmorang SH, SIK, diminta menindak tegas pangkalan gas elpigi subsidi 3 kilo gram yang menjual gas tersebut di atas harga HET (Harga Eceran Tertinggi) di Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.  Pasalnya, harga eceran tertinggi ( HET) gas elpigi subsidi 3 kilogram yang ditentukan oleh pemerintah sebesar Rp 16.000 pertabung untuk wilayah tersebut, namun pihak pangkalan menjual dengan harga Rp18.000-Rp.20.000 pertabungnya.

Hal itu dikatakan Sri (41) pedagang gorengan warga Negeri Lama, Kelurahan Negeri Lama kepada Sipayo.com, Jum’at (18/5) di Bilah Hilir. Selain itu lanjut Sri, pihak pangkalan lebih mengutamakan menjual gas subsisdi itu kepada para pengecer  (kedai-kedai) dengan jumlah yang cukup banyak. Akibanya, warga yang datang untuk membeli gas tersebut tidak mendapat bagian.

“Di pangkalan sering habis. Sore atau malam datang, pagi sudah habis  karena pengecer yang mengambil 30 tabung sampai 50 tabung lebih diutamakan oleh pangkalan. Hal itu terjadi disebabkan pangkalan menjual gas subsidi tersebut dengan harga lebih tinggi dari warga.  Karena butuh, mau tidak mau warga harus membeli di kedai pengecer dengan harga Rp.25000 per tabung,” ujar Sri dengan nada kesal.

Parahnya lagi sebut Sri, jika gas sulit didapat  pengecer menjual gas subsidi itu pertabungnya mencapai Rp30.000. Hal senada dikatakan Marni warga Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, penjual musiman minuman dan makanan ringan di bulan Ramadhan. “Kami beli gas di pangkalan pertabungnya Rp20.000, kalau di pengecer Rp23.00- Rp25.000, “terang Marni.

Terpisah, Sekretaris Kordinator  LSM TIPAN-RI wilayah pantai Labuhanbatu Darmanto, ditemui di kediamannya di Negeri Lama membenarkan hal tersebut. Menurut Darmanto, keluhan warga soal kelangkaan gas dan pelanggaran HET sudah cukup lama. Mirisnya, aparatur terkait yang punya kewenangan dan berkompeten menindak lanjuti keluhan warga di wilayah pantai ini terkesan tidak menggubrisnya.

“Kami menilai, pihak yang berkompeten seperti, aparat Kepolisian, PMD/K, Camat, Kabag Ekonomi menganggap keluhan masyarakat hanya suara burung yang tak perlu didengar,” katanya.

Darmanto berharap, aparatur yang berkompeten sigap dan tanggap tidak terkesan  tutup mata dan tutup telinga. Dituturkannya lagi, guna efek jera terhadap para pengecer nakal dan pangkalan yang mengkangkangi aturan bisa dijerat pasal 62 ayat 1 Junto 81 huruf a UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ancaman hukuman maksimal lima tahun atau pasal 53 huruf c dan d, Junto 23 ayat 2 Huruf c dan d UU RI tahun 2001 tentang Migas dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun.

Camat Bilah Hilir, Bangun Siregar S. pd dihubungi via selular Sipayo.com terkait masih membandalnya pangkalan gas subsidi 3 kilogram yang menjual di tas HET, mengatakan sudah menegur secara lisan dan tulisan kepada para pangkalan.

“Kita sudah tegur dengan tulisan dan secara lisan kepada seluruh pemilik pangkalan,  malah mereka gak memggubris surat edaran dari bupati ya biar penegak hukum yang mengambil tindakan.”  Jelas Camat Panai Hulu, Turing Ritonga dikonfirmasi via WhatsApp tentang pelanggaran HET yang dilakukan  pangkalan  dan tetap menjual kepada pengecer dengan jumlah besar hingga berita ini dikirim ke redaksi belum memberikan balasan. (Joko W)