Terbukti Terima Suap, 6 Mantan Anggota DPRD Sumut Divonis 4 Tahun Penjara

Terbukti Terima Suap, 6 Mantan Anggota DPRD Sumut Divonis 4 Tahun Penjara
Sipayo.com – Sebanyak enam anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dihukum 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Mereka juga dihukum agar membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.
Keenam anggota DPRD itu diyakini bersalah menerima uang ketok palu dari Gatot Pujo Nugroho untuk mengesahkan APBD Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2015.
Adapaun keenam anggota DPRD Sumut itu adalah Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Tahan Manahan Pangabean, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, dan Taufan Agung Ginting.
“Mengadili, menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar ketua majelis hakim Hastopo saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Menurut hakim, keenam anggota DPRD ini menerima uang suap masing-masing; Pasiruddin Rp 127,5 juta, Elezaro Rp 415 juta, Manahan Rp 835 juta, Tunggul menerima Rp 477,5 juta, Fahru Rozi sejumlah Rp 347,5 juta, dan Taufan Ginting sebanyak Rp 392,5 juta.

Uang tersebut diberikan oleh Gatot selaku Gubernur Sumatera saat itu untuk mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013. Selain itu, sua juga terkait dengan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014 dan persetujuan pengesahan APBD TA 2015.

Selain dihukum dengan pidana penjara dan hakim juga menghukum para terdakwa dengan membayar uang pegganti. Pasiruddin Daulay dihukum membayar Rp77,5 juta, Elezaro Duha Rp 315 juta, Tahan Manahan Panggabean Rp 705 juta dan Tunggul Siagian Rp 377,5 juta, Fahru Rozi Rp 322,5 juta, dan Taufan Agung Ginting Rp 142,5 juta.

Keenam terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.