Kadis PMD Labuhanbatu Diminta Respon Surat Warga Desa Sei Lumut

Kadis PMD Labuhanbatu Diminta Respon Surat Warga Desa Sei Lumut

Foto: Surat Penolakan dari Warga Dusun Sei Lumut, Kec Panai Hilir, Kab Labuhanbatu.

Sipayo.com – Wakil Ketua Koordinator LSM TIPAN-RI Wilayah Pantai Labuhanbatu-Panipahan-Riau Abdi Tuah,  meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Zaid Harahap SH merespon secara positif terkait adanya surat penolakan dari warga Dusun 3 Desa Sei Lumut, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu tentang pengerjaan normalisasi yang anggarannya bersumber dari dana desa tahun 2019.

“Saya juga sudah mendengar langsung dari warga desa itu yang merasa kecewa atas pengerjaan normalisasi tersebut.  Ketika masyarakat sudah melayangkan surat penolakan hasil pengerjaan, itu adalah sebuah bukti kekecewaan. Karena itu saya harap Kepala Dinas PMD segera respon apa yang diminta masyarakat terkait hal yang dimaksudkan,” kata Abdi Tuah kepada Sipayo.com, Kamis (1/8) di Bilah Hilir.

Menurut Abdi, bila dalam kesepakatan musyawarah pengerjaan normalisasi menggunakan beko long arm, namun realisasinya di lapangan berbeda,  tentunya menjadi tanda tanya besar.

“Apa sama anggarannya menggunakan beko long arm atau bukan long arm. Apa sama hasil kerjanya kalau hanya hanya sebelah saja yang dikorek? Pasti tidak sama. Maka kuat dugaan penggunaan anggaran terindikasi adanya penyimpangan. Itu juga harus diusut,” ujar Abdi.

Selain itu, Abdi juga menyayangkan ucapan Sopyan selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang notabenenya kepala Dusun 3 Desa Sei Lumut, menjustifikasi surat penolakan pengerjaan normalisasi dari warganya adalah orang -orang yang tidak suka kepada dirinya dan hanya mencari-cari kesalahan.

“Tipikal kepala dusun seperti itu tidak layak jadi pimpinan. Dikritik dianggap yang mengkritik karena tidak suka padanya. Dikonfirmasi wartawan emosional dia (Sopyan). Kita pun nanti  turun ke desa itu. Kita cek kerja mereka dan anggaran mereka juga. Kalau gak bener saya adukan ke Kajati atau ke Polda, kalau perlu langsung ke KPK,” sebut Abdi.

Foto: Beko Beberapa Waktu Lalu saat Mengerjakan Normalisasi di Dusun 3 Sei Lumut, Kecamatan Panai Hilir, Labuhanbatu.

Ditanya kenapa harus lapor ke Kajati, Polda atau ke KPK, Abdi mengatakan ia tak mau buang energi melapor ke Polres atau pun ke Kejari Labuhanbatu.

“Di Labuhanbatu kepala desanya bersih semua menggunakan anggaran dari pemerintah. Makanya penggunaan anggarannya tidak terawasi. Sehingga tidak pernah ada kepala desa yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana desa, Bumdes mau pun ADD,” ungkap Abdi

Sebagaimana pemberitaan kemarin di Media Online Sipayo.com, Subrantas warga Desa Sei Lumut bersama warga lainnya menyurati Bupati Labuhanbatu, Kadis PMD, Inspektorat, Camat, BPD, Kepal Desa yang isinya menolak pengerjaan nomalisasi di dusun itu dan meminta pekerjaan tersebut diulang kembali.

“Seharusnya pengorekan berbentuk heling agar tidak mudah abrasi. Dengan lebar 4 meter selayaknya kedalaman pengorekan itu 2 meter. Tetapi yang dikerjakan jauh panggang dari api. Kalau hanya sebelah sisi yang dikorek itu kerjaan asal jadi,” kata Subrantas.

Hasil konfirmasi Sipayo.com kepada ketua TPK Dusun 3 Sei Lumut Sopyan dan telah diberitakan kemarin mengatakan, pengerjaan normalisasi itu sepanjang 1500 meter, lebar 4 meter. Sedangkan kedalamannya hanya 0,8 meter. (Joko W).