Program Bupati Labuhanbatu Diciderai Dengan Pengerjaan Proyek Asal Jadi

Program Bupati Labuhanbatu Diciderai Dengan Pengerjaan Proyek Asal Jadi

Foto: Sekretaris Persatuan Aktivis Wartawan Pantai Timur (PAWA PATI) Abdul Hasyim.

Sipayo.com – Kinerja Bupati Labuhanbatu H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST, MT di tahun 2019 ini memprioritaskan pembangunan peningkatan jalan (rabat beton) di wilayah pantai yakni, Kecamatan Bilah Hilir, Kecamatan Panai Hulu, Kecamatan Panai Tengah, dan Kecamatan Panai Hilir mendapat apresiasi dari masyarakat dan elemen lainnya.

Cukup banyak proyek yang ‘diluncurkan’ di wilayah itu, dinilai sebagai bentuk kepedulian Pemda Labuhanbatu dalam kemajuan peningkatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.

Tetapi ironisnya, program bupati untuk peningkatan pembangunan di daerah tertinggal itu diciderai dengan pengerjaan proyek yang terkesan asal jadi asal siap karena memburu waktu dan bertujuan mengurangi budjet pengerjaan.

Hal itu dikatakan Sekretaris Persatuan Aktivis Wartawan Pantai Timur (PAWA PATI) Abdul Hasyim kepada Sipayo.com ketika diminta tanggapannya soal pengerjaan proyek di wilayah pantai, Minggu (22/12) di Bilah Hilir.

Mirisnya, meski pun terjadinya pelanggaran pengerjaan proyek itu, lanjut Hasyim,  malah terkesan ada pembiaran dan  tidak ada tindakan tegas dari asisten pengawas dinas terkait. Bahkan  terkesan sudah ada ‘cincai – cincai’ antara pengawas dan pihak pemborong.

“Pekerjaan itu kan diawasi oleh asisten pengawas, tetapi ada proyek rabat beton  yang dikerjakan dari awal sampai akhir menggunakan air parit tidak ada tindakan apa pun dari pengawas. Material campurannya pun tidak sesuai. Bahkan kini infonya proyek itu sudah dibayar, lalu apa kerja pengawas di lapangan?Pura- pura gak tahu?” ujar Hasyim geram.

Ditanya, di kecamatan mana pengerjaan proyek yang ia maksud,  Abdul Hasyim mengatakan pengerjaan proyek itu dikerjakan di wilayah Kecamatan Bilah Hilir.

Ditanya CV apa yang mengerjakan proyek tersebut, Hasyim mengatakan, besok  akan ia beritahukan kalau sudah selesai surat laporannya ke PUPR dan aparatur penegak hukum.

“Besok akan saya infokan CV apa, biar  saya siapkan dulu surat laporan saya ke PUPR tembusan Bupati Labuhanbatu. Saya mau lihat respon dan ketegasan Pak Bupati kalau ada laporan kepadanya soal  pekerjaan proyek yang melanggar bestek,” sebut Hasyim.

Hasyim berharap, Pemkab Labuhanbatu jangan hanya meluncurkan proyek sebanyak – banyaknya di kecamatan wilayah pantai, tetapi pengawasan pengerjaan tidak ditingkatkan.

Akibatnya, kualitas proyek tidak ada yang memenuhi standard dan hanya merugikan keuangan negara.

“Masyarakat berharap proyek itu dapat dinikmai dalam jangka lama bukan hitungan bulan dan paling lama setahun. Pemborong jangan berprinsip lewat 6 bulan sudah aman karena sudah lepas tanggung jawab dari masa perawatan. Sehingga pekerjaan asal jadi,” tegas Hasyim.

Terpisah, Sekretaris LSM TIPAN-RI Kabupaten Labuhanbatu Anto Bangun ,diminta tanggapannya via selular, mengatakan sangat mendukung Abdul Hasyim dan kawan – kawan melaporkan pekerjaan itu ke Bupati.

“Laporkan ke Bupati dengan bukti- bukti dokumentasi, jika tidak ada respon dari bupati, maka kita tahu dan mengambil sikap dan langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan.Kalau  laporan ke ranah hukum, biar nanti kita yang buat laporannya,” tandasnya..

Asisten pengawas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Labuhanbatu Malikus Wari, dikonfirmasi Sipayo.com via SMS apa sanksi terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek tidak sesuai petunjuk di bestek, hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, Maliku Wari tidak bersedia memberikan balasan. (Joko W Erlambang).